Pemkab Pamekasan, Bhirawa
Ingin ciptakan kotanya indah dan bersih, Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman Wafi, turun ke jalan untuk melakukan penertiban PKL, Rabu (11/6).
Orang nomor satu di Pamekasan ini tidak sendirian, ia didampingin Wakil Bupati Pamekasan, H. Sukriyanto dan Sekretaris Daerah Pamekasan, Masrukin, dan sejumlah petugas dari beberapa instansi lintas sektoral, meliputi TNI-Polri, Satpol PP dan Damkar, DLH, dan Diskominfo Pamekasan.
Bupati mengakui jika penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di sejumlah tempat dipusat kota ini merupakan kebijakkan yang dilematis. Sebab, Pemkab Pamekasan ingin memberdayakan ekonomi masyarakat. Namun di sisi lain keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya dinilai akan mengganggu ketertiban umum dan membuat wajah kota semrawut.
“Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jalan tengah dari dua kondisi yang berbeda tersebut,” kata Bupati Kholilurahman, saat memimpin apel pasukan gabungan penertiban PKL di area Taman Monumen Arek Lancor, Rabu (11/6).
Bupati mengakui kegiatan penertiban ini untuk menata kembali, sehingga kita ingin PKL tetap berjalan dengan baik, dan dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat, ekonomi kerakyatan, tata kota dan ketertiban umum tetap terjaga dengan sabaik-baiknya.
Maka dengan kerjasama lintas sektor ini yang diawali apel gabungan tersebut, dia berharap bisa menyelesaikan permasalahan ketertiban PKL tanpa ada kegaduhan dan ketegangan. Caranya mengajak beberapa pihak berdiskusi dalam rangka menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan kota Pamekasan.
“Dengan demikian tumbuh kesadaran masyarakat bahwa ini suatu kebutuhan satu hal yang harus kita wujudkan meski berat hati dari sebagian pihak,” harap Kiayi Kholil.
Lalu, Bupati mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang melibatkan diri dalam upaya penertiban PKL ini, khususnya kepada TNI, Polri dan instansi vertikal lainnya yang bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah untuk mengampu PKL dan mendukung ketertiban umum serta ikut membina atau menata para PKL.
Ia menambahkan, penataan PKL ini harus dilakukan dengan cara mengatur penggunaan tata ruang, memastikan keterpaduan pembangunan, menjaga kebersihan, dan keserasian ingkungan.
Saran dia, penataan kota sangatlah penting untuk menyelesaikan sejumlah masalah seperti kemiskinan, kemacetan dan pencemaran lingkungan.
“Kerangka berpikir inilah yang mengharuskan kita melarikan penataan kota dengan salah satunya penertiban keberadaan PKL. Karena kita ingin mewujudkan Pamekasan maju, indah dan ramah kotanya, sejahtera masyarakatnya. Urgensinya untuk mewujudkan kota yang nyaman, serta layak huni,” pungkas mantan anggota DPRD Propinsi Jatim dan DPR RI ini. [din.fen]