Situbondo, Bhirawa
Pemkab Situbondo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3APPKB mengadakan kegiatan penilaian kinerja stunting, Selasa (10/6). Hadir memimpin kegiatan tersebut Wabup Situbondo, Mbak Ulfi dengan didampingi Kepala DP3APPKB Kabupaten Situbondo, Moh. Imam Darmaji.
Menurut Wakil Bupati Situbondo, Mbak Ulfi, dirinya membenarkan masih tingginya angka stunting di Kabupaten Situbondo. Tingginya angka stunting itu, kata Mbak Ulfi, terjadi karena adanya perbedaan penilaian hasil survei yang dilakukan Pemkab Situbondo dan Provinsi Jawa Timur.
“Ya berdasarkan hasil survei Provinsi Jawa Timut yang dilakukan SSGI, angka stunting di Kabupaten Situbondo sebesar 10,6 persen. Sedangkan sesuai hasil survei yang dilakukan Pemkab Situbondo melalui EEGM angkanya mencapai 5,9 persen,” urai Mbak Ulfi di Intelegensi Room Pemkab Situbondo, Selasa (10/6).
Penilaian penanganan stunting itu, imbuh Mbak Ulfi, untuk mengukur sejauh mana keseriusan Kabupaten Situbondo dalam menangani angka stunting tersebut. “Kami telah melakukan aksi serentak pertama kali dilakukan pada bulan timbang Juli 2024 laly dengan jumlah balita sudah mencapai 100 persen,” jelas Mbak Ulfi.
Mbak Ulfi kembali melanjutkan, prevalensi angka stunting di situbondo tahun 2024 mencapai 10,6 persen. Angka ini, tambah dia, justeru lebih rendah dibandingkan angka stunting di Provinsi Jatim yang angkanya mencapai 14,7 persen.
“Ya berdasarkan indeks dari beberapa Kabupaten di Jatim, Kabupaten Situbondo menduduki terendah di Jatim setelah Kabupaten Magetan,” kata Mbak Ulfi.
Selama ini, sambungnya, Pemkab Situbondo dan desa telah melakukan intervensi penambahan anggaran secara terus menerus sejak tahun 2023 hingga 2025 ini. “Ya, kami ingin penanganan angka stunting di Kabupaten Situbondo ini bisa zero persen,” harap Mbak Ulfi.
Selain ada dua program perioritas intervensi, sambungnya, Kabupaten Situbondo juga menggunakan langkah intervensi sensitif yang merupakan pengelolaan data yang terintegrasi.
Di antaranya, sebut dia, pemanfaatan pekarangan, gemar memakan ikan dan penyediaan air minum yang aman, pembangunan jamban dan pembangunan rumah tidak layak huni, serta pemberian insentif untuk kader posyandu, KB dan RT.
“Yang kedua, kami melakukan intervensi yang spesifik, yaitu melalui program Berantas yang penangananya secara langsung dan penanganan ibu hamil dan balita,” beber politisi PPP itu.
Untuk itu, ulas Mbak Ulfi, pihaknya patut berterima kasih karena telah diapresiasi memiliki rumah pemulihan gizi (RPG) yang merupakan satu satunya ada di Jawa Timur. “Saran ada penambahan, sementara kondisi dokter spesialis juga sangat dibutuhkan. Sementara yang ada, itu orang pengabdi untuk Situbondo dan tidak ada bayaran yang lebih,” pungkas wanita asli Kecamatan Jangkar itu. [awi.why]