Oleh :
Dewi Sinta Rahmawati
Mahasiswi Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Sistem pemerintahan Indonesia yang menganut model presidensial telah mengalami dinamika besar sejak masa reformasi, terutama dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah. Perubahan ini memberikan ruang bagi daerah untuk berperan lebih aktif dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayah masing-masing.
Kebijakan ini bukan hanya sebagai bentuk desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah, tetapi juga sebagai strategi untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Otonomi daerah memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur kebijakan publik, mengelola anggaran, serta menentukan prioritas pembangunan sesuai karakteristik dan potensi wilayah. Hal ini tentu menjadi peluang besar bagi daerah untuk lebih mandiri dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah daerah tidak lagi bersifat pasif menunggu arahan pusat, tetapi aktif menciptakan solusi terhadap tantangan lokal.
Penerapan otonomi daerah terbukti membawa banyak dampak positif, salah satunya adalah meningkatnya pembangunan di berbagai wilayah yang sebelumnya kurang berkembang. Misalnya, Kabupaten Banyuwangi yang dulu dikenal sebagai daerah tertinggal, kini mampu menjadi salah satu destinasi wisata unggulan nasional.
Hal ini terjadi berkat kepemimpinan daerah yang inovatif dan mampu mengelola potensi lokal, mulai dari budaya, pariwisata, hingga digitalisasi pelayanan publik.
Contoh lainnya adalah Kota Surabaya, yang berhasil meningkatkan kualitas layanan publik dan infrastruktur kota melalui pendekatan berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat.
Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat mempercepat pembangunan jika dikelola dengan baik. Selain itu, munculnya kepala daerah yang memiliki integritas, kompetensi, dan kedekatan dengan masyarakat menjadi nilai tambah dari sistem desentralisasi ini.
Selain itu, otonomi daerah mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin lokal yang memiliki kedekatan dengan masyarakat serta mampu menangkap kebutuhan spesifik wilayahnya. Mereka dituntut untuk lebih responsif dan akuntabel karena berhadapan langsung dengan masyarakat pemilih. Ini menciptakan iklim politik yang lebih kompetitif dan sehat di tingkat lokal.
Namun, tentu tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan otonomi daerah juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan kapasitas antar daerah. Tidak semua pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia, anggaran, dan tata kelola yang baik.
Beberapa daerah masih mengalami kesulitan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Di sisi lain, praktik politik dinasti dan korupsi juga menjadi permasalahan yang menghambat keberhasilan otonomi daerah di sejumlah wilayah.
Meski demikian, tantangan-tantangan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk meragukan efektivitas otonomi daerah. Sebaliknya, ini menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat dan masyarakat untuk terus mendorong perbaikan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur daerah, serta partisipasi publik dalam pembangunan.
Pemerintah pusat tetap memegang peran penting dalam mengarahkan kebijakan makro dan menjaga standar nasional, namun tanpa mengintervensi kewenangan daerah secara berlebihan.
Kolaborasi antara pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar pembangunan berjalan seimbang. Pemerintah daerah diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan terbuka terhadap inovasi serta masukan dari berbagai pihak. Dengan begitu, pembangunan yang dilakukan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan keberlanjutan lingkungan.
Pada akhirnya, sistem pemerintahan Indonesia yang didukung oleh kebijakan otonomi daerah telah menunjukkan arah positif dalam mendorong pembangunan yang lebih merata. Keberhasilan sejumlah daerah menjadi bukti bahwa desentralisasi mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat jika dijalankan dengan komitmen, transparansi, dan semangat melayani.
Oleh karena itu, penguatan otonomi daerah bukan hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga strategi nasional dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di seluruh penjuru negeri.
————- *** —————–