Segenap Calon jamaah haji (CJH) telah mempersiapkan mental menunaikan ibadah haji. Karena mulai hari ini secara nasional (dan embarkasi Surabaya), sudah masuk asrama. Sehari kemudian diberangkatkan ke tanah suci. Tahun ini dipastikan memperoleh layanan cepat (fast track). Sehingga CJH tidak perlu berlama-lama di bandara luar negeri (Arab Saudi). Sebagai gantinya, seluruh urusan administrasi dan dokumen ke-imigrasi-an, diselesaikan di embarkasi dalam negeri, yang lebih ramah.
Layanan fast track lebih menenteramkan CJH, karena menggunakan Bahasa Indonesia. Jika dilaksanakan di arab Saudi, pasti menggunakan bahsa Arab. Padahal realitanya, hampir 95% CJH baru pertama kali ke Arab Saudi. Tahun (2024) Indonesia memulai pilot project fast track pada tiga bandara. Yakni, Soekarno- Hatta, Cengkareng, bandara Adi Sumarmo, Solo, dan bandara Juanda, Sidoarjo. Secara khusus mengubah lokasi pemeriksaan dokumen imigrasi, dan administrasi.
Seluruh CJH akan menjalani pemeriksaan di bandara di dalam negeri. Niscaya mempermudah urusan. Sehingga ketika mendarat di Madinah, atau di Jeddah, bisa langsung antre menunggu koper. Tidak ada pemeriksaan lagi. Layanan ke-imigrasi-an dan dokumen haji yang cepat sangat diperlukan. Karena Indonesia memperoleh kuota terbesar (sebanyak 221 ribu CJH). diantara negara-negara muslim. Kuota nasional, termasuk untuk 17.680 haji khusus.
Pemerintah RI tidak meminta tamabahn kuota. Melainkan fokus meningkatkan pelayanan. Terutama penambahan sarana dan prasarana, yang memudahkan jamaah haji. Tahun (2024) lalu terdapat tambahan kuota haji diberikan pada saat pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan Putra Mahkota (sekaligus Perdana Menteri) MBS. Karena antrean haji di Indonesia sudah sangat Panjang. Ada daerah yang antreannya mencapai 47 tahun. Tambahan kuota akan sangat membantu mengurangi antrean haji Indonesia rata-rata tiap daerah sudah mencapai 36 tahun.
Jamaah haji Indonesia patut memperoleh tambahan kuota, karena sudah pernah memperoleh predikat “The Best Pilgrim.” Meliputi keramahan, kepatuhan terhadap peraturan, serta manajemen haji oleh pemerintah. Namun bisa jadi, kuota tambahan akan bertambah lagi. Sebenarnya Indonesia memiliki jatah kuota lebih besar. Karena kuota haji memiliki rumus paten, khususnya negara berpenduduk mayoritas muslim. Yakni, setiap negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam), memiliki jatah 0,1% dari jumlah penduduk muslim.
Indonesia memiliki penduduk beraagama Islam sebanyak 87% dari 284 juta jiwa total Warga Negara. Sehingga “jatah” haji Indonesia seharusnya sebanyak 247 ribu jamaah. Jadi, masih kurang 26 ribu jamaah “jatah” normal. Pemerintah patut meminta lagi tambahan kuota. Walau harus diakui menyelenggarakan haji untuk 221 ribu jamaah, sangat tidak mudah. Tetapi pemerintah telah berpengalaman (sejak zaman kolonial) menyelenggarakan haji sejak lama. Hanya selama pendudukan Jepang tidak diadakan perjalanan haji Indonesia.
Indonesia secara lex specialist, memiliki payung hukum ke-haji-an, berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Terdapat kewajiban pemerintah RI berkait haji. Secara khusus disebutkan pembinaan aspek kesehatan. Dalam pasal 32 ayat (2), dinyatakan, “Menteri bertanggung jawab terhadap pembinaan kesehatan Jemaah Haji sebelum, selama, dan setelah melaksanakan Ibadah Haji.” Kewajiban lain pemerintah, tercantum dalam pasal 34 hingga pasal 42.
Haji tahun 2024 wajib menjadi pelajaran pemerintah. Nyata-nyata Masyariq (rekanan pemerintah) telah wan-prestasi. Di Arofah, banyak jamaah haji hidup di tenda yang kurang layak huni. Satu tenda besar diisi 370 jamaah, laki dan perempuan. Bahan konstruksi tenda, tidak baru. Serta setiap saat harus antre panjang ke toilet. Maka perlu mencari Masyariq yang terbaik. Karena akan menjadi simbol layanan pemerintah.
——— 000 ———