Wisata bendungan Semantok di Dusun Sambikerep, Rejoso, Kabupaten Nganjuk
Pemkab Nganjuk, Bhirawa.
Bendungan Semantok di Dusun Sambikerep, Rejoso, Nganjuk kendati telah diresmikan Presiden Jokowi akhir tahun 2022 kemarin dan diklaim sebagai bendungan terpanjang di Asia Tenggara.
Pembangunan Bendungan Semantok di Nganjuk itu masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Anggaran yang dikucurkan untuk proyek bendungan itu pun tidak main-main.Bendungan Semantok itu telah dikerjakan sejak 2017. Proyek ini telah menghabiskan anggaran negara senilai lebih dari Rp 2 triliun.
“Bendungan Semantok ini dibangun sejak 2017. Pembangunan bendungan ini menghabiskan anggaran Rp 2,5 triliun. Bukan uang yang sedikit,” kata Jokowi kala itu.
Selain bisa mengaliri ribuan hektare sawah, bendungan itu juga diklaim mampu mereduksi banjir, serta diharapkan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. dan mendukung ketahan pangan nasional di era Presiden Prabowo ini.
Hingga kunjungan Menteri Dody Hanggodo kemarin di bulan November 2024 di Semantok mengatakan: ”Bendungan Semantok saat ini telah mengairi 1.906 ha lahan pertanian. Namun untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional, pada tahun anggaran 2025 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas akan membangun Saluran Irigasi Semantok Kiri di anggaran tahun 2025 nanti”,katanya..
Selain belum optimalnya fungsi bendungan Semantok tersebut, juga masih menyisahkan permasalahan diantaranya warga dari Dusun Kedungpingit, Kedungnoyo, Desa Tritik dan Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso yang menempati lahan relokasi, hingga saat ini belum menerima sertifikat kepemilikan atas tanah di depan areal bendungan semantok tersebut.
Proses sertifikasi dimulai sejak 8 tahun lalu hingga kini belum juga kelar terganjal tukar menukar kawasan hutan (TMKH) dengan Perum Perhutani.
Diungkapkan oleh Pujipno,direktur edu politik. “bahwa pada tahun 2022 muncul Keputusan Bupati tentang tim percepatan pengurusan tukar menukar kawasan hutan untuk relokasi masyarakat terdampak pembangunan bendungan Semantok, yang di tanda tangani plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi”, ungkapnya.
Dari total 55 hektare lahan hutan yang di minta untuk proses TMKH baru tuntas untuk 25 hektare di setujui oleh perum Perhutani Nganjuk, ungkap humas Perhutani..
Pujiono menambahka di tahun 2024 kemarin berbagai pekerjaan terkait bendungan Semantok masih juga belum selesai. Seperti terdapat pekerjaan jasa konsultan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
“Dengan nama paket Jasa Konsultansi Pelaksanaan Tata Batas Lahan Pengganti Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) dengan pagui Rp 800.000.000,- dengan nilai kontrak Rp. 796.314.000,- dikerjakan oleh CV. Unicon , Konsultan ber SBU tehnik Sipil dari Kabupaten Tulungagung di bulan Agustus 2024”, urainya.
“Juga terdapat pekerjaan di Dinas Lingkungan Hidup sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan perijinan di kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni Reboisasi/Rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) senilai Rp 824.950.000,- tidak terdapat nama pihak ketiga atau Badan Usaha yang mengerjakan paket tersebut?.”, tambahnya.
Menurut Haryanto, Plt. Kepala Desa Leprak, Kecamatan Klabang membenarkan: “bahwa kemarin memang ada dari pemkab Nganjuk, konsultan, Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani datang ke desa ini untuk verifikasi batas tanah pembelian Pemkab Nganjuk kepada warga desa Leprak, ” ujarnya.
“Kalo tidak salah kemarin terverifikasi 11 hektar, katanya pemkab Nganjuk juga akan melakukan reboisasi di desa Leprak ini”, pungkas Haryanto.
Berapa banyak uang lagi dari APBD Nganjuk yang akan di habiskan untuk menyelesaikan permasalahan ekses proyek strategi nasional ini? (dro.hel)