Kota Mojokerto, Bhirawa
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) serta Rapat Paripurna Penyampaian Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto Hasil Pilkada Serentak Tahun 2025 Masa Jabatan Periode 2025-2030 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Mojokerto, Rabu (5/3).
Sertijab dilakukan dari purna tugas Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah meminta Wali Kota Mojokerto untuk ikut menyiapkan program dari pemerintah pusat yakni Sekolah Rakyat.
Hal ini sesuai arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk menyiapkan sekolah untuk anak-anak yang berasal dari kategori keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Format sekolah rakyat ini berupa boarding school yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak keluarga kategori miskin dan miskin ekstrem.
Dengan tujuan agar anak-anak tersebut memiliki keberlanjutan dalam pembelajaran atau tidak putus sekolah (drop out). Serta, untuk memperkuat pembentukan karakternya sehingga lebih terpadu.
“Jadi untuk sekolah rakyat ini, daerah diminta menyiapkan lahannya, dan Pemerintah akan menyiapkan anggarannya. Kira-kira satu unit sekolah anggarannya Rp100 miliar,” kata Khofifah.
“Kami berharap Jatim dapat kuota 40 sekolah, yakni 38 kab/kota dan dua untuk provinsi. Misalnya kita bisa mendapatkan kuota 40, dengan anggaran satu sekolah Rp100 miliar, maka ada uang beredar sekitar Rp4 triliun. Artinya, keberadaan sekolah ini juga memberikan multiplayer effect karena kita bisa merekrut banyak tenaga kerja,” lanjut dia.
Dengan konsep boarding school, diyakini Gubernur Khofifah bisa menyerap tenaga kerja baik untuk tenaga pendidik, pengelola asrama, penyedia makanan, hingga memberikan efek ekonomi pada lingkungan sekitar sekolah.
“Inilah yang kita sebut bisa memberikan multiplayer effect. Dalam waktu dekat bisa menyerap tenaga kerja, dan dalam jangka panjang, kita bisa mendorong peningkatan kualitas SDM dan IPM di daerah tersebut. Termasuk menyiapkan generasi emas pada era Indonesia Emas 2045,” kata dia.
Untuk itu, rencana pada 9 Maret besok, Gubernur Khofifah akan mengadakan rakor yang mengundang Menteri Sosial, Menteri ATR/BPN dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama seluruh Bupati/Wali Kota dan Kepala Bappeda untuk membahas detail terkait rencana ini.
“Pak Mensos ini karena arahan dari Pak Presiden sekolah rakyat ini ditangani Kemensos, Kemudian dengan Menteri ATR/BPN terkait koordinasi RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) untuk kepastian hukum termasuk bagi investor,” kata dia.
“Kemudian juga kami berencana mengundang Pak Mendes kaitan supaya terkonfirmasi Kepala Desa ini biar konfirm, sebetulnya dana desa yang turun peruntukannya untuk apa saja dan teknis koperasi desa bagaimana detailnya,” imbuh Khofifah.
Lebih lanjut, Gubernur Khofifah juga meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto agar memberikan perhatian serius terhadap program yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Ini tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2024 sebesar 5,32%, angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,53% jika dibandingkan dengan tahun 2023 di angka 2,79%,” kata Khofifah.
“Tentu tidak mudah. Kenaikan ini harus dibangun dengan sinergi dan kolaborasi semua elemen Perangkat Daerah di Kota Mojokerto,” lanjut dia.
Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga menyampaikan agar RPJMD Kota Mojokerto harus terintegrasi dan berseiring dengan RPJMD provinsi dan RPJMN pemerintah pusat.
Tak hanya itu, Asta Cita pemerintah pusat, 9 Nawa Bhakti satya provinsi, dan Panca Cita 5 misi Kota Mojokerto juga harus diseiringkan supaya tujuan dari melanjutkan dan mempercepat pembangunan dari tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dapat tercapai.
“Kita juga memiliki 10 program Quick Win sebagai implementasi percepatan dari program unggulan. Ini juga sebagai upaya integrasi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi,” terang Khofifah.
“Tentu tujuannya visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mewujudkan Kota Mojokerto yang maju, berdaya saing, berkarakter, sejahtera dan berkelanjutan ini juga harus dibreakdown dalam quick win serta harus inline baik dengan provinsi maupun pemerintah pusat,” pungkas dia. [oky.min.dre]