DPRD Surabaya, Bhirawa
Anggota DPRD Kota Surabaya, Muhammad Saifuddin mengkritisi acara seremonial yang diadakan Pemerintah Kota Surabaya, berjudul “Silaturahmi dan Tasyakuran Walikota dan Wakil Walikota Surabaya” yang akan digelar sore ini di Balai Kota Surabaya, Sabtu 1 Maret 2025.
Saifuddin menilai bahwa acara seremonial tersebut sepatutnya tidak perlu untuk digelar. Apalagi di tengah-tengah kebijakan efisiensi anggaran yang telah digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto, lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Wali Kota mengadakan acara tasyakuran yang sepertinya besar-besaran, menurut kami ini berbanding terbalik dengan penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025,” ucap Saifuddin, Sabtu 1 Maret 2025.
Sekretaris BPOKK DPD Partai Demokrat Jawa Timur itu menyoroti penggunaan anggaran daerah untuk acara seremonial yang kerap kali digelar oleh Pemkot Surabaya.
Menurutnya, acara semacam itu sudah seharusnya dikurangi atau bahkan dihentikan jika tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Terhadap kegiatan tersebut, secara tidak langsung Wali Kota Surabaya justru tidak patuh terhadap Inpres tersebut, yang di dalamnya tercantum instruksi untuk menghapus kegiatan seremonial,” paparnya.
Apalagi, lanjut Saifuddin, pemerintah kota telah berencana untuk meminjam dana sebesar Rp5,6 triliun kepada lembaga pembiayaan ataupun perbankan dalam upaya membangun infrastruktur kota, seperti PJU, pembenahan kampung serta pembangunan Underpass Taman Pelangi, Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), diversi Gunungsari, dan lain sebagainya.
“Apalagi pemerintah kota masih tetap berencana meminjam uang untuk pembangunan Kota Surabaya. Dari pada uang itu dihabiskan buat seremonial, lebih bijak disimpan untuk membangun kota dan kalau perlu tidak usah mengutang,” tegas Legislator Demokrat ini. [dre.hel]