Sampang, Bhirawa
Anggaran Safari Ramadan untuk Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Sampang mencapai Rp 200 juta. Namun, anggaran yang melekat di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Sampang itu dihapus karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Kepala Bagian Kesra Setkab Sampang Zaiful Muqaddas menyampaikan, Safari Ramadan menjadi program rutin pemerintah saat bulan puasa. Kegiatan itu dikemas dengan kunjungan Bupati atau Wabup ke setiap kecamatan.
Kegiatan itu menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat. Kemudian, menjadi kesempatan bagi bupati dan Wabup untuk menyerap aspirasi masyarakat. Juga menjadi ajang untuk bagi-bagi bantuan.
Program rutin itu memang sudah dianggarkan di tahun anggaran 2025, tetapi terpaksa harus dibatalkan. Sebab, anggaran terdampak kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025.
Sebab, Safari Ramadan termasuk kegiatan seremonial yang harus diefisiensi. Pemerintah juga sedang memproses efisiensi anggaran secara keseluruhan. “Kegiatan itu dibatalkan karena ada pemangkasan aggaran,” jelasnya.
Kegiatan yang harus dibatalkan tidak hanya melekat di bagian Kesra Setkab Sampang. Namun, juga terjadi di semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sampang.
“Meski ada kegiatan yang dibatalkan, pelayanan kepada masyarakat tentu tetap dimaksimalkan,” sambungnya.
Wakil Ketua DPRD Sampang Moh. Iqbal Fathoni menilai, pemangkasan anggaran Safari Ramadan cukup relevan. Sebab, kegiatan tahunan tersebut memang terkesan seremonial. Sementara output-nya tidak jelas.
Pelaksanaannya tidak kondusif dan kurang efektif. Sebab, penyelenggaraan kegiatan itu mepet dengan pelaksanaan salat Tarawih. “Saya rasa tidak jadi masalah jika kegiatan Safari Ramadan dihapus,” katanya. (lis.gat)
