Jombang, Bhirawa.
Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Anas Burhani meminta agar Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Jombang teliti dalam melakukan pendataan petani gagal panen akibat banjir, sehingga tidak ada petani yang terlewat.
Seperti diberitakan sebelumnya, setelah banjir surut beberapa hari yang lalu, Dinas Pertanian melakukan pendataan petani gagal panen korban banjir.
“Tolong pendataan dilakukan dengan teliti. Kasihan jika ada petani yang terlewat,” kata Anas Burhani, Minggu (02/02).
Lebih lanjut Anas Burhani juga mengatakan, pihaknya juga mendorong agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menganggarkan asuransi petani.
“Ini untuk melindungi para petani. Ini akan kita dorong agar ada Perda tersendiri untuk asuransi pertanian,” ungkap Anas Burhani.
Seperti diketahui, berdasarkan data Disperta Kabupaten Jombang, pada Jumat (24/01) yang lalu, sebanyak 530 hektar lebih sawah di Jombang tergenang air.
Dari angka tersebut, 427 hektar terdapat di Kecamatan Kesamben. Sisanya, tersebar di sejumlah kecamatan lainnya di Kabupaten Jombang.
Sementara data sawah puso atau gagal panen hanya terdapat di Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Megaluh. Tak ada daftar puso di data tersebut untuk daerah Kesamben.
Padahal, di Kecamatan Kesamben seperti di Desa Kedungmlati dan Desa Carangrejo bahkan para petani harus melakukan penanaman Padi hingga berkali-kali akibat sawah mereka kebanjiran dan mati.
“Ini sudah 3 kali tanam. Tanam pertama banjir bulan 12 (Desember 2024), tanam kedua bulan 1 (Januari 2025), tanam ketiga tanggal 20 (Januari 2025) ini,” tutur petani Kedungmlati, Hari Purnomo, Kamis (23/01) yang lalu.
Sekadar diketahui, Kepala Disperta Kabupaten Jombang, Moch Rony menyebutkan, ratusan hektar sawah petani di Jombang terdampak banjir.
Dari ratusan hektar sawah yang tergenang, ada sekitar 15 hektar sawah yang mengalami puso.
“Kurang lebih 15,5 hektar yang puso. 15 hektar di Kecamatan Megaluh dan 0,5 hektar di Kecamatan Ngoro,” kata dia, Kamis (30/01) yang lalu. [rif.dre]
