Tulungagung, Bhirawa.
Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno, mengatakan target inidikator kinerja tahun 2026 yang akan dicapai Pemkab Tulungagung bisa direvisi oleh Bupati Tulungagung terpilih. Meski saat ini sedang dibuat rencana kerja pemerintahan daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung tahun 2026.
“Target indikator kinerja tahun 2026 bisa direvisi karena ada bupati yang baru,” ujarnya usai membuka forum konsultasi publik (FKP) RKPD Kabupaten Tulunggaung tahun 2026 di Ruang Prajamukti Kantor Bupati Tulungagung, Kamis (23/1).
Menurut dia, dalam RKPD Kabupaten Tulungagung tahun 2026 ada beberapa program yang ingin dicapai. Di antaranya, indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 75,39, indeks infrastruktur sebesar 0,688, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,56 persen dan indeks pembangunan masyarakat sebesar 0,738. “Artinya target harus lebih bagus dari tahun 2025,” sambungnya.
Sebelumnya, Bupati Heru Suseno menyebut FKP RKPD dilakukan sebagai proses perencanaan untuk tahun 2026. Dalam proses tersebut juga memerlukan konsultas publik.
“Kami perlu masukan dari semua stakeholder. Perwakilan semua masyarakat Tulungagung, seperti tokoh masyarakat, dunia usaha, desa dan akademisi. Masukannya seperti apa. Nanti proses selanjutnya di musrenbang bisa disimpulkan,” paparnya.
Pj Bupati Heru Suseno menandaskan RKPD Kabupaten Tulungagung 2026 akan pula dikonsultasikan ke Pemprov Jatim. “Nanti di provinsi ada sinkronisasi dengan penyusunan RPJMD tahun 2025 sampai 2026. FRPJMD ini sudah mengakomodir visi dan isi kepala dsaerah terpilih, supaya di tahun 2026 sinkron. Artinya, tahun 2026 sudah sinkron dengan visi dan misi bupati baru dan rancangan akhirnya sudah klop antara RPJMD dan RKPD tahun 2026,” jelasnya.
Sedang soal prioritas pembangunan di tahun 2026, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jatim ini menyatakan sesuai temanya adalah pemantapan infrastruktur. Selain juga inovasi berbagai pelayanan publik dan hilirisasi agroindustri yang berkelanjutan.
Hadir dalam acara FKP RKPD ini Plt Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Provinsi Jatim, Sri Mutiatun. Ia mewakli Kepala Bappeda Provinsi Jatim saat menyampaikan tanggapan dan pemaparan.
Tanggapan juga disampaikan oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono. Pria yang sering mengenaan peci ini menyampaikan tanggapan dari pihak legislatif.
Setelah penyampaian tanggapan, kemudian dilakukan penandatanganan berita acara pelaksanaan FKP RKPD Kabupaten Tulungagung tahun 2026. Penandatanganan dilakukan di antaranya oleh Pj Bupati Heru Suseno, Marsono, Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung, Erwin Novianto serta sejumlah perwakilan unsur masyarakat. [wed.dre]
