Jombang, Bhirawa
Kalangan legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mengambil langkah-langkah untuk memberikan perlindungan kepada petani di Kabupaten Jombang, termasuk memberikan perlindungan kepada petani yang sawah dengan tanaman Padinya kebanjiran.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jombang, Anas Burhani mengatakan, pihaknya meminta agar Pemkab Jombang serius untuk memberikan perlindungan kepada para petani, termasuk petani di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang yang saat ini sawahnya kebanjiran sehingga berpotensi tanaman Padi mereka mati.
“Harus ada langkah kongkret. Seperti misalnya ada asuransi untuk petani. Sehingga ketika petani gagal panen, atau sampai tanam berkali-kali akibat banjir, bisa dibantu oleh asuransi tersebut, atau dengan model kompensasi lainnya,” ungkap Anas Burhani.
Khusus untuk puluhan hektar tananan Padi di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang yang tergenang air, Anas Burhani meminta agar ada ‘maping’ tentang penyebabnya.
“Jika itu berasal dari luberan Affoer Watudakon, Pemkab bisa mengambil langkah menormalisasi sungai atau Affoer itu,” ujar Anas Burhani.
Sementara itu, terkait dengan adanya puluhan hektar tanaman Padi di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang yang terendam air, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Much Rony menjelaskan, pihaknya melakukan langkah-langkah evaluasi.
“Artinya kan kita evaluasi, kita data. Rendaman itu umur tanaman Padi berapa minggu, berapa hari, umur tanamannya kita evaluasi dulu, dipastikan. Yang kedua itu apakah tanaman atau pembibitan. Karena ini implikasinya terhadap bantuan. Kalau masih dalam kondisi bibit, terendam dan mati, tidak ada stimulan diganti,” beber dia.
“Kalau itu sudah ditanam, berapapun umurnya, 2 minggu, 3 minggu, yang penting sudah ditanam, sudah dipindah dari penyemaian, kemudian dipastikan genangan itu menyebabkan kematian, itu ada stimulan dari Pemda 25 Kilogram benih Padi per hektar yang bisa ditanam tahun ini juga atau berikutnya,” terang dia.
Hanya saja kata dia, proses pengadaannya ini juga harus fahami. “Kita ‘nggak’ punya stok. Harus melalui tahapan penyediaan dulu. Jadi setelah ini kami segera melakukan pengadaan barang, untuk menyiapkan itu,” kata dia.
Masih menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, pihak pemerintah desa juga bisa memberikan bantuan kepada para petani yang bibit Padinya tenggelam dengan menggunakan anggaran dari Dana Desa.
“Dengan Dana Desa yang masuk nomenklatur untuk biaya ketahanan pangan,” ulas dia.
Dia mencontohkan, Dana Desa bisa digunakan untuk membelikan pupuk non subsidi bagi para petani.
“Di Turipinggir Megaluh, itu sudah ada pembagian pupuk non subsidi dari desa untuk petani. Jadi bibit Padi pun boleh, pupuk pun boleh,” ungkap dia.
Kemudian dia juga menjelaskan, program asuransi bagi petani juga masih ada hingga saat ini.
“Asuransi ini kan sumber pendanaannya 2. Dari pemerintah pusat yang 80 persen, yang 20 persen itu dari Pemda, atau pihak lain, misalnya swasta yang membantu. [rif.dre]
