Kota Madiun, Bhirawa.
Angka inflasi Kota Madiun terpantau stabil selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Badan Pusat Statistik (BPS) setempat mencatat inflasi Kota Madiun sebesar 0,43 persen. Selama Desember 2024, terjadi kenaikan harga pada kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,43 persen. Sehingga, memberikan andil inflasi sebesar 0,36 persen.
Adapun komoditas yang mengalami kenaikan harga selama Desember 2024 di antaranya telur ayam ras, cabai rawit, jeruk, bawang merah, cabai merah, bawang putih, terong, ikan nila, kue basah dan minyak goreng. “Kalau secara periodik menghitung mulai 2008 sampai dengan 2024, ini adalah inflasi year on year (YoY) terendah sebesar 1,31 persen,” ujar Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz dalam rilis indeks harga konsumen (IHK) di kantornya, Jumat (3/1).
Menurut Aziz, angka inflasi yang rendah ini salah satunya disebabkan deflasi 5 bulan berturut-turut selama 2024. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Pemkot Madiun dalam menstabilkan angka inflasi selama Nataru. Apalagi selama momentum Nataru terjadi hujan yang cukup tinggi. Selain itu, Kota Madiun bukan daerah penghasil komoditas.
Untuk 2025, Aziz mengimbau pemerintah daerah agar mengantisipasi sejumlah kondisi yang dapat berpotensi menyebabkan inflasi. Seperti, kenaikan harga BBM non subsidi dan program makan siang gratis yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kelangkaan sejumlah stok bahan pangan di pasaran. Serta, informasi beberapa komoditas mewah yang diatur oleh pemerintah mengalami kenaikan PPN 12 persen, isu opsen kendaraan yang mencuat naik, juga penyesuaian harga PAM air yang dilakukan Pemkot Madiun pada 2025.
Di samping itu, faktor eksternal di dunia, yakni perang Ukraina – Rusia, kemudian diikuti krisis Timur Tengah, dan krisis Korea Selatan, serta terpilihnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpotensi mempengaruhi ekonomi dunia. “Pastinya pemerintah punya kebijakan khusus. Bagaimana dampak itu tidak terlalu berpengaruh di Kota Madiun dan itu biasanya akan berdampak pada komunitas-komunitas ekspor maupun komunitas impor,” tambahnya.
Sedangkan untuk stabilisasi pangan, Aziz memberikan saran kepada pemerintah daerah untuk menjaga persediaan kebutuhan Kota Madiun. Apalagi, Kota Madiun bukan wilayah produsen sehingga perlu adanya kerjasama dengan kabupaten atau wilayah penyangga komoditas tersebut.[dar.ca]