Sidoarjo, Bhirawa.
Agar warga penerima bantuan dari Kabupaten Sidoarjo dari Pemerintah Pusat bisa tepat sasaran, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo setiap tahun melakukan evaluasi Pendataan Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada warganya yang masuk kategori miskin.
Petugas Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, sempat dibuat kaget ketika melakukan update DTKS pada tahun 2023 lalu. Pasalnya, ada sebuah desa di wilayah Kecamatan Krembung, yang jumlah penduduknya ada sekitar 6.000 jiwa, namun yang dinyatakan miskin sehingga masuk dalam data base DTKS tersebut, ada sebanyak 4.000 jiwa.
Setelah dilakukan cek ulang, petugas DTKS Kabupaten Sidoarjo membenarkan kondisi ekonomi dari warga desa tersebut. Dari pendataan petugas DTKS Sidoarjo, di desa ini warganya setiap hari banyak bekerja di pasar dan bekerja memproduksi alat -alat rumah tangga. “Kami sempat dibuat kaget bercampur terkejut dengan data ini,” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Drs Misbahul Munir MM, belum lama ini.
Tetapi dirinya bersyukur, dari data Bappenas RI, angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 ini, menurun dibanding tahun 2023 lalu. Bila tahun 2024 sebesar 4.53%, pada tahun 2023 lalu masih 5%.
Misbah berharap kondisi kemiskinan di desa tersebut, pada tahun depan jumlah warga yang masuk dalam data base DTKS, bisa mengalami penurunan. Sebab kalau menurun, akan lebih bagus. Karena warga desa tersebut, pasti kehidupannya sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Misbah mengatakan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, Pemkab Sidoarjo setiap tahun mendapat bantuan baik dari dana APBN maupun APBD. Data dari Dinsos Kabupaten Sidoarjo, dari APBN pada tahun 2023 lalu, terakumulasi sampai Rp500 miliar. Sedangkan dari APBD sebesar Rp99 miliar.
Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Jatim, Didin Wahidin, dalam acara Rakor penanggulangan Kemiskinan tahun 2024, yang digelar oleh Bappeda Sidoarjo, belum lama ini, mengharapkan tren penurunan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo tiap tahun supaya terus dipertahankan.
Didin memberi masukan kepada perangkat daerah terkait di Pemkab Sidoarjo, agar bisa menjadikan bahan evaluasi, terkait masih ada banyak warga miskin di Kabupaten Sidoarjo, namun tidak mendapatkan bantuan. “Tetapi sebaliknya, ada warga kaya malah mendapatkan bantuan. Sehingga memang perlu untuk pemanfaatan data yang valid, sebagai perumusan untuk mengurangi kemiskinan,” ujarnya.[kus.ca]
