Kemendikdasmen, Bhirawa
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menggandeng Perserikatan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk mendukung program relawan yang nantinya akan memberikan akses layanan pendidikan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Mendikdasmen, Prof Abdul Mu’ti, menyebut kolaborasi dan kerjasama yang dijalin dengan Perserikatan PP Muhammadiyah karena masih banyak anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan layanan Pendidikan dengan baik. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi, diantaranya karena faktor ekonomi, keadaan fisik ataupun masalah keamanan dan sebab-sebab lainnya.
“Muhammadiyah merupakan mitra penting pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga untuk mendukung pelayanan pendidikan di wilayah 3T maka kami siap merekrut relawan-relawan guru termasuk dari LDK PP Muhammadiyah. Karenanya di wilayah tidak terjangkau oleh sekolah dan tidak sempat sekolah kami berusaha untuk membuat program relawan guru,” tutur Mu’ti beberapa waktu yang lalu usai membuka Milad Muhammdiyah ke 112 di SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo.
Program relawan guru yang dimaksudkan bukanlah guru formal yang diangkat sesuai ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi, lanjut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ini mengabdi sebagai guru yang mungkin berprofesi sebagai ustad atau tokoh agama, pemuda dan aktivis yang tinggal di suatu daerah secara sukarela membantu layanan pendidikan yang memang non berkesempatan memperoleh pendidikan.
“Paradigma kami learning bukan hanya schooling pendidikan tidak harus disekolah tapi di tempat ibadah dan mendapatkan pendidikan untuk kecerdasan,” tandasnya.
Mu’ti menjelaskan, jika pemerintah hanya membangun sekolah di wilayah 3T, maka hal tersebut dinilai kurang efektif mengingat biaya yang diperlukan sangat tinggi dan keberlangsungan proses belajar mengajar tidak terserap sempurna.
Mu’ti juga menegaskan bahwa konsep belajar atau learning bisa dilakukan di mana saja dan tidak harus di sekolah sehingga proses belajar bisa dilakukan di rumah, tempat ibadah, serta di tempat umum lain yang menjadi pusat kehidupan masyarakat 3T.
Sebagai informasi sejak tahun 2018 Kemdikbud (saat ini Kemdikdasmen) lalu melakukan berbagai upaya dalam peningkatan layanan pendidikan di daerah 3T. Salah satunya dengan menggagas Program Guru Garis Depan (GGD). [ina.fen]
