Didampingi Kadinsos Jatim Jangkau KPM PKH
Surabaya, Bhirawa
Menteri Sosial (Mensos) RI didampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jatim menjangkau 3 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Minggu (17/11).
Mensos RI Drs KH Saifullah Yusuf SIP menjelaskan, kunjungan ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan program kesejahteraan sosial Kemensos dan hambatan yang ada di lapangan, sesuai dengan instruksi Presiden.
Dalam kunjungan ini, pria yang kerap disapa Gus Mensos tersebut menemukan satu KPM yang bantuan PKH-nya terputus sejak tahun 2023. Padahal situasi keluarga ini masih jauh dari keadaan mampu.
“Kita menemukan di sini ada KPM yang semestinya masih berkelanjutan, ternyata bantuannya terputus di tengah jalan. Lebih-lebih keluarga ini memiliki anak berkebutuhan khusus,” ungkapnya.
Keluarga tersebut adalah keluarga Bambang (41) dan Tita (38). Mereka memiliki empat anak penyandang disabilitas. Yakni Tabitha (16), Miftahul (12), dan Hanum (6 tahun) yang menyandang cerebral palsy. Serta Idangmas (1) yang mengalami pertumbuhan lambat.
Gus Mensos juga sempat berbincang dengan para Pendamping PKH. Ia menegaskan bahwa mereka harus mengetahui betul data-data, histori bantuan yang diterima, hingga perkembangan kondisi sosial ekonomi KPM.
“Saya sempat berdiskusi dengan beberapa Pendamping PKH, mereka sendiri kenal tetapi tidak mengerti historis KPM-nya. Jadi tahu keluarga yang didampingi, tapi tidak mengenal persis permasalahan keluarga tersebut. Ini juga masalah,” ujar Gus Mensos.
Kepala Dinsos Jatim Dra Restu Novi Widiani MM mengatakan, permasalahan kesejahteraan sosial yang dialami oleh keluarga Bambang ini seharusnya bisa ditangani oleh berbagai pihak. Sebab, keluarga tersebut merupakan keluarga miskin, tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan memiliki 4 anak disabilitas.
“Kami Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sebetulnya juga punya peranan untuk PPKS seperti yang kita temui saat ini. Untuk KPM yang mempunyai anggota keluarga disabilitas, kita punya Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD),” ungkap perempuan yang juga menjabat sebagai Pjs Wali Kota Surabaya itu.
Pilar kesejahteraan sosial seperti Pendamping PKH menjadi ujung tombak bagi Kemensos, Dinsos provinsi, hingga Dinsos kabupaten/kota, untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan benar-benar membantu para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mentas dari permasalahan kesejahteraan sosial.
Data-data yang mereka kumpulkan biasanya akan dimasukkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Maka dari itu, mereka perlu benar-benar memberikan data yang valid, untuk dimanfaatkan juga oleh pemerintah daerah.
“Jadi mana yang diberi bantuan oleh Kemensos, mana yang perlu kami bantu, dan mana yang perlu pemerintah kabupaten/kota bantu. Tapi juga ada seperti KPM yang kita kunjungi kali ini, yang semua pihak bisa memberikan bantuan,” pungkas Novi. [rac.gat]
