Sidoarjo, Bhirawa
Wacana diadakannya kembali Ujian Nasional masih digodok pemerintah. Bahkan, Senin (11/11) malam Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan Mendikdasmen Prof Abdul Mu’ti menggelar Rapat Koordinas (Rakor) Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam forum ini, UN masih dipertimbangkan untuk kemungkinan dilaksanakannya kembali.
Hal ini pun dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Sidoarjo, Tirto Adi. Dalam Rakor ini, baik Wapres maupun Mendikdasmen masih membutuhkan saran Kepala Dinas Pendidikan daerah terkait perlunya UN dimunculkan.
“Pada forum yang dipimpin mas Wapres dan Pak menteri intinya daerah termasuk Sidoarjo, silahkan (menyetujui dilaksanakannya kembali UN). Tapi jangan dipakai satu-satunya syarat untuk menentukan kelulusan. Kalau salah satu tidak apa – apa,” ujarnya, Selasa (12/11).
Pasalnya, lanjut Tirto UN kerap kali menimbulkan stres anak, guru dan kepala sekolah. Namun, jika UN difungsikan sebagai alat ukur ini bagus. Sebab, mendorong sisw untuk semangat belajar dan berkompetisi secara sehat. Disamping penguatan softskill dan kolaborasi.
“Sifatnya lebih ke bobot ya untuk penentuan kelulusan. Jadi lebih ke salah satu penentu kelulusan. Karena selama ini yang menjadi momok dan beban itu, UN menjadi satu-satunya penentu kelulusan. Kalau hanya sebagai salah satu prasyarat tidak apa – apa,” tegasnya.
Tirto menjelaskan, jika UN dimunculkan dengan nilai berapapun anak bisa lulus selama karakternya bagus dan mengikuti seluruh proses ujian sekolah, Tirto menganggapnya jauh lebih bagus lagi. Hal ini, kata dia, justru tidak menjadikan beban bagi siswa namun semangat siswa untuk belajar dan berkompetisi akan muncul.
Tirto menilai kini Pendidikan di Sidoarjo dihadapkan pada semangat belajar siswa dalam berkompetisi secara akademik mengalami degradasi. Kebijakan asesmen nasional pun tidak cukup dalam membangun semangat atau motivasi belajar siswa. Mengingat pada prinsipnya asesmen nasional hanya bersifat sebagai sampling dalam pelaksanaanya. Peruntukannya untuk mengetahui rapor pendidikan sekolah, raport pendidikan kab/kota, rapor pendidikan provinsi, dan rapor nasional.
“Tapi bukan untuk mengukur sejauh mana penguasaan kompetensi anak secara individual. Sehingga anak mengerjakan ya biasa – biasa saja,” ungkapnya dia.
Tirto berharap, jika UN benar – benar dilaksanakan kembali, ia meminta agar pemerintah membuat kebijakan UN hanya sebagai salah satu prasyarat penentu kelulusan saja.
Kesiapan UN jika diterapkan kembali ditunjukkan SMAN 1 Sidoarjo. Diungkapkan Kepala SMAN 1 Sidoarjo, Eko Redjo Sunariyanto menyambut baik adanya kebijakan UN jika diadakan kembal. Menurutnya, tidak ada perbedaan jauh pola-pola ujian yang diselenggarakan pemerintah dengan yang dijalankan sekolah.
“Anak-anak ini kan sudah pernah mengikuti berbagai ujian. Misalnya ujian sekolah, asesmen nasional meskipun acak. Kalau ujian lah ada tantangannya tersendiri. Kalau dihadapkan definisi ujian semua berupaya menyiapkan. Langkah (UN diadakan kembali) bukan terlalu istimewa,” urainya.
Meski mengaku siap, Eko beranggapan jika UN jangan dijadikan satu-satunya penentu kelulusan. Sebab, ada proses pembelajaran dari kelas 10-12 yang juga harus dipertimbangkan pemerintah.
“Tidak bijak juga kelulusan ditentukan hanya dalam 2 jam saja. Harus dilihat proses itu sejak mereka kelas 10 biar upaya bapak ibu guru bernilai dalam mendampingi mereka,” tandasnya. [ina.fen]
