Surabaya, Bhirawa
Kebutuhan keamanan siber ditengah era digital yang berkembang pesat menjadi prioritas utama untuk melindungi stabilitas dan kenyamanan masyarakat. Ancaman siber yang terus berkembang menunjukkan bahwa pendekatan keamanan digital yang efektif memerlukan struktur organisasi yang kuat dan terkoordinasi terutama di Unit Cyber Polda Jawa Timur yang berperan strategis dalam menjaga keamanan digital.
Menurut Direktur Direktorat Sistem Informasi (DSI) Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya, Supangat, M.Kom., Ph.D., ITIL., COBIT, CLA., CISA, serangan siber terhadap Indonesia meningkat pesat setiap tahunnya. Menurut data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada 2023 tercatat 879,3 juta serangan siber yang menargetkan berbagai sektor penting, termasuk pemerintahan, swasta, dan infrastruktur publik.
Ancaman ini menggarisbawahi perlunya respons yang cepat dan efektif dari aparat penegak hukum, khususnya Unit Cyber Polda Jawa Timur, untuk memastikan perlindungan digital bagi masyarakat.
“Keamanan digital bukan hanya soal teknologi tetapi juga menyangkut kebijakan, manajemen risiko, dan kompetensi sumber daya manusia. Struktur organisasi yang kuat memungkinkan Unit Cyber untuk mengintegrasikan kebijakan keamanan, pengembangan teknologi terbaru, serta pelatihan intensif bagi personel yang bertugas,” ujar Supangat yang juga dosen IT Untag Surabaya itu.
Ia melanjutkan dengan adanya pembagian peran yang terstruktur, setiap unit dapat bergerak sesuai fungsinya, tanpa tumpang tindih atau kehilangan fokus.
Karenanya, kata dia, Unit Cyber Polda Jawa Timur membutuhkan personel yang memiliki keterampilan teknis khusus, seperti forensik digital, analisis ancaman siber, dan manajemen sistem informasi.
“Pelatihan yang berkesinambungan untuk memperkuat kompetensi ini sangat penting agar mereka siap menghadapi ancaman yang kian canggih. Dengan anggota yang kompeten dan terlatih, Unit Cyber akan memiliki kemampuan lebih besar untuk mendeteksi, menelusuri, dan menindak kejahatan siber dengan lebih efektif,”tuturnya.
Selain kebijakan dan sumber daya manusia yang mumpuni, Supangat menyebutkan Unit Cyber juga membutuhkan infrastruktur teknologi informasi (TI) yang kuat. Teknologi mutakhir memungkinkan sistem deteksi dini yang lebih efektif, sehingga ancaman siber dapat diidentifikasi dan ditangani sebelum berkembang menjadi insiden yang serius.
Infrastruktur yang modern juga mempermudah koordinasi antar lembaga, termasuk dengan komunitas siber dan lembaga internasional, dalam upaya menangani kejahatan digital yang lintas negara.
“Dengan struktur organisasi yang kuat, personel terlatih, dan teknologi yang memadai, Unit Cyber Polda Jawa Timur akan memiliki kemampuan lebih besar untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, kita dapat membangun ruang digital yang lebih aman, nyaman, dan terlindung bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya. [ina]
