Narasumber dan peserta Sosialisasi Tatap Muka Peningkatan Partisipasi Kelompok Marginal Dalam Pilkada Surabaya 2024 saat berfoto bersama.
Surabaya, Bhirawa.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya Wahyu Kuncoro mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya yang aktif mendekati semua kelompok masyarakat utamanya kelompok marginal untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 27 November 2024 mendatang.
Apresiasi itu disampaikan Wahyu saat menjadi narasumber dalam acara sosialisasi tatap muka yang diinisiasi oleh Komunitas Peduli Marginal, Kamis (31/10) malam di Warkop GG 9 Tenggilis Surabaya.
Dalam forum yang berlangsung santai tersebut menghadirkan lebih dari 50 orang kelompok suporter pendukung Persebaya bonek.
Dalam paparannya, Wahyu mengingatkan salah satu kelompok pemilih yang harus mendapatkan perhatian KPU Surabaya adalah kalangan marginal.
Menurut wahyu, pemilih marginal adalah mereka yang memeroleh akses terbatas. Mereka kerap luput dari perhatian dan akses informasi.
“Mereka ini seperti warga miskin, nelayan, termasuk mereka yang transgender. Kelompok transgender ini kerap mendapatkan perlakukan diskriminatif oleh masyarakat. Tapi mereka ini warga Negara yang memiliki hak pilih, maka mereka wajib mendapatkan sosialisasi,” ujar dosen yang juga pengurus PWI Jawa Timur ini.
Lebih lanjut menurut Wahyu, kelompok marginal ini tidak hanya didata sebagai pemilih, namun juga mendapatkan informasi tentang Pilkada. Kapan pelaksanaanya, siapa calon dan visi misinya dan bagaimana menjadi pemilih berintegritas.
Dalam kesempatan tersebut Wahyu juga mengingatkan bahwa KPU adalah lembaga pelayanan publik yang melayani peserta dan pemilih. Maka dalam pemilu 2024 mendatang, yakni pada hari pemungutan suara, KPU harus memberikan layanan yang ramah disabilitas, agar pemilih disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya di bilik suara senyaman dan sebebas mungkin tanpa tekanan.
“Pemilu 2024 adalah pemilu inklusif, artinya pemilihan umum dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik. Ini mencakup pengakuan dan perlindungan hak-hak politik semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, usia, disabilitas, etnis, agama, atau latar belakang sosial ekonomi mereka, sepanjang memenuhi persyaratan. Pemilu 2024 dapat diselenggarakan secara inklusif dan ramah dengan disabilitas,” tegas Wahyu.
Kegiatan sosialisasi yang dipandu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wiyung Yoki, tersebut juga menghadirkan narasumber dari UINSA Surabaya Anas Fahrudin.
Dalam paparannya, Anas lebih banyak memtotivasi para peserta yang masih remaja tersebut untuk aktif terlibat dan berpartisiaspia dalam kegiatan polituk utamnya Pilkada.
“Warga Surabaya harus melek politik, karena banyak tokoh-ykoh besar bangsa yang tumbuh dan besar di Surabaya. Ada nama Soekarno, ada HOS Cokroaminoto dan lainnya,” jelas Anas.
Dikonfirmasi terpisah, Komisioner KPU Surabaya Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Naafilah Astri Swarist memastikan penyelenggaraan Pilkada Surabaya akan bersifat inklusi dengan memberi kesempatan semua kelompok masyarakat marginal termasuk juga kalangan disabilitas untuk bisa memberikan hak suaranya.
Khusus untuk kalangan disabilitas, jelas Nafillah, ada sebanyak 5.937 pemilih disabilitas telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Surabaya Tahun 2024.
Ribuan pemilih itu akan menggunakan hak pilihnya di 3 tempat pemungutan suara (TPS) khusus yang telah disiapkan KPU Surabaya.
“Jumlah DPT khusus pemilih disabilitas di Pilkada Surabaya sebanyak 5.937 orang,” kata Naafilah.
Naafilah menyebut pemilih disabilitas yang masuk DPT terdiri dari 6 kategori. Di antaranya disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas wicara, disabilitas sensorik rungu, dan disabilitas sensorik netra.
KPU Surabaya telah menyiapkan tiga TPS khusus dari total 3.964 TPS di Surabaya pada pilkada 2024. Tiga TPS yang dimaksud itu berlokasi di Liponsos Keputih, Griya Werda Jambangan, lalu di Santo Yosep Sambikerep. Naafilah memastikan TPS khusus itu nantinya akan dirancang ramah untuk segala jenis disabilitas. Salah satunya menyiapkan alat bantu template braille di TPS. Template braille berupa lembaran kertas dengan huruf braille dan lubang-lubang yang akan memudahkan pemilih disabilitas netra untuk mencoblos.
“Nanti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan dibimtek (dibimbing teknis), agar memeriksa kode pemilih disabilitas untuk menyesuaikan kebutuhan pemilih disabilitas, mendirikan TPS di lokasi datar, sehingga memudahkan pemilih disabilitas fisik,” jelasnya. (why.hel)
