Salah satu pemanfaatan EBT bisa dilaksanakan dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Dalam gambar sistem PLTS berkapasitas 9,8 MWp di industri pulp & kertas PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Bangsa ini sudah terlalu lama memimpikan menjadi negara swasembada energi. Pemimpin demi pemimpin berganti, tak juga mimpi itu menjadi nyata. Padahal, kondisi dan potensi yang ada menunjukkan kalau Indonesia layak punya mimpi menjadi negara swasembada energi. Akankah target menjadi negara swasembada energi yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bisa terwujud akan sekadar menjadi mimpi yang berulang? Serta bagaimana pula peran dan daya dukung perusahaan listrik negara (PLN) untuk mewujudkan mimpi itu?
Wahyu Kuncoro, Wartawan Harian Bhirawa
Kepala Pusat Penelitian Energi Berkelanjutan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Tri Widjaja menilai target Presiden Prabowo terkait swasembada energi sesungguhnya bisa menjadi momentum bagi PLN untuk lebih serius menyalurkan energi bersih sebagaimana telah dilakukan saat ini.
“Kita melihat pidato Pak Presiden Prabowo sebagai sebuah semangat. Semangat untuk mencapai swasembada pangan, energi, dan air. Dalam bidang energi, kita sangat mungkin untuk mengejar cita-cita mulia tersebut,” ujar Tri Widjaya saat ditemui Bhirawa di kampus ITS, Senin (28/10),
Menurut Tri Widjaya, Presiden Prabowo memiliki pondasi kuat di awal kepemimpinannya untuk menjalankan aksi yang dibutuhkan, salah satunya reformasi subsidi energi.
Transisi menuju energi bersih memerlukan langkah terkoordinasi yang melibatkan semua pihak. Dukungan dari pemerintah sangat krusial dalam hal penyediaan regulasi yang ramah lingkungan serta insentif bagi pengembangan energi baru.
Oleh sebab itu, lanjut Ti Widjaya, transisi energi sangat mendesak untuk dipercepat, dan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto perlu terbitkan kebijakan dan regulasi pendukungnya.
“Perlu diingat, hingga kini Indonesia belum memiliki regulasi terkait transisi energi pada level undang-undang. Padahal, payung hukum ini penting agar regulasi di bawahnya bisa selaras, yang pada akhirnya dapat menjadi daya tarik investasi energi terbarukan di Indonesia,” tegas Tri Widjaya.
Regulasi yang mendorong penggunaan energi terbarukan akan mempercepat pembangunan proyek hijau PLN, sementara insentif bagi investor dan perusahaan teknologi dapat memperkuat daya tarik sektor energi terbarukan di Indonesia.
Selain pemerintah, sektor swasta juga memegang peran kunci. Banyak perusahaan energi dan teknologi yang kini berlomba-lomba menciptakan inovasi untuk energi bersih.
Melalui kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan ini, PLN dapat memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem energi terbarukan. Teknologi baterai penyimpanan, misalnya, memungkinkan energi yang dihasilkan dari matahari dapat disimpan dan digunakan di malam hari atau saat kondisi cuaca mendung, memastikan pasokan energi tetap stabil.
PLN Komitmen Dorong Transisi Energi
Berbagai upaya telah dilakukan PLN untuk mendorong transisi energi di Indonesia, termasuk menambah kapasitas pembangkit energi baru terbarukan EBT, mendorong implementasi co-firing, dan menyediakan kebutuhan listrik bersih melalui layanan Renewable Energy Certificate (REC).
“Melalui transisi energi, kami terus memastikan bahwa energi yang kita gunakan bukan hanya andal tapi juga ramah lingkungan,” ujar General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur, Agus Kuswardoyo.
Raealisasi kapasitas terpasang pembangkit EBT di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 8.786 megawatt (MW) mengalami pertumbuhan 261 MW dibandingkan tahun 2022 sebesar 8.525 MW. Pembangkit Listrik Hydro menyumbangkan porsi terbesar dengan komposisi sebesar 5.777 MW, Pembangkit Listrik Panas Bumi sebesar 2.519 MW, dan sisanya berasal dari Surya, Angin, dan Biomassa.
Agus Kuswardoyo menambahkan, dalam proses transisi energi PLN terdapat tantangan teknis, strategis, operasional, dan juga pendanaan. PLN telah memetakan setiap tantangan tersebut sehingga dengan cara demikian, setiap tantangan dapat diatasi, dapat dimitigasi, dan dapat dikelola agar kita bisa terus maju dan mencapai misi transisi energi.
“PLN terus berupaya menghadirkan listrik yang tidak hanya andal, tapi juga berkelanjutan. Di tengah upaya transisi energi, PLN terus mengembangkan pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan,” jelas Agus lagi.
Hingga akhir 2023, program biomassa telah diimplementasikan pada 43 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN dengan memanfaatkan lebih dari 990 ribu ton co-firing atau meningkat 69% dibanding 2022 yang hanya sebesar 586 ribu di 36 PLTU.
Melalui pemanfaatan co-firing ini PLN dapat menghasilkan energi listrik sebesar lebih dari 1 juta megawatt-hour (MWh) pada tahun 2023 meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya sebesar 599 ribu MWh. Teknologi co-firing merupakan sebuah terobosan dalam transisi energi di Tanah Air. Sebab, dengan teknologi ini, banyak manfaat yang didapatkan, selain pengurangan emisi juga akan mengurangi penggunaan energi fosil.
Ke depannya, program ini akan terus dilakukan secara masif di mana pada 2025 mendatang, implementasi cofiring ditargetkan dapat dilakukan pada 52 PLTU.
Komitmen mendorong transisi energi yang dilakukan PLN terbukti mendapatkan dukungan dari masyarakat melalui tingginya minat terhadap layanan Renewable Energy Certificate (REC) yang merupakan pengakuan internasional atas penggunaan listrik bersih bagi pelanggan.
Di Jawa Timur lanjut Agus, dalam mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), PLN sudah menandatangani perjanjian kerja sama Renewable Energy Certificate (REC) dengan PT Freeport Indonesia di Surabaya. Melalui kerja sama ini, PT Freeport Indonesia membeli energi hijau (REC) sebanyak 1.009.000 unit REC atau setara Rp35 Miliar untuk periode 3 tahun (2023-2025) dari pembangkit EBT PLN.
REC merupakan bentuk layanan PLN untuk memudahkan pelanggan mendapatkan pengakuan internasional atas penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang transparan, akuntabel, dan diakui secara global. Setiap sertifikat REC membuktikan bahwa listrik per megawatt hour (MWh) yang digunakan pelanggan berasal dari pembangkit EBT atau nonfosil.
REC PLN merupakan produk kerja sama PLN dan Clean Energy Investment Accelerator (CEIA), yang merupakan bukti kepemilikan sertifikat berstandar internasional untuk produksi tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit energi terbarukan.
REC dari PLN ini menggunakan sistem pelacakan elektronik dari APX TIGRs yang berlokasi di California, Amerika Serikat, untuk memastikan setelah sertifikat diterbitkan, tidak dapat dibeli atau dijual ke pihak lain. Seluruh proses juga telah diverifikasi sehingga memenuhi standar internasional.
“Dalam mendorong transisi energi di Indonesia PLN tidak bisa menghadapinya dengan suasana kesendirian, perlu adanya kolaborasi dari seluruh pihak. Oleh karena itu PLN akan terus mengoptimalkan setiap potensi yang ada untuk terus menghadirkan energi bersih bagi masyarakat,” tegas Agus Kuswardoyo.
Tak hanya itu, PLN juga melakukan captive grid di Jawa Timur untuk sektor makanan dan minuman, manufaktur, pulp dan kertas serta petrokimia. Potensi dari berbagai sektor yang bisa kita genjot untuk penggunaan energi hijau ini sekitar 240 MW.
“Tidak berjalan sendiri, PLN menggandeng IPP untuk pengembangan EBT di Jawa Timur yang kita susun roadmap nya hingga 2040. Untuk Jawa Timur kami berfokus pada upgrade kapasitas pembangkit di 32 lokasi hingga tahun 2027, penggantian baterai menjadi lithium ion di 22 lokasi dan dedieselisasi Hybrid PLTS di 10 lokasi kepulauan,” terang Agus
Peneliti Universitas Airlangga Surabaya Dr Wisnu Wibowo mengingatkan investasi berkelanjutan yang berbasis pada energi bersih tengah menjadi tuntutan utama investor global. Dia berharap segenap pemangku kepentingan di Tanah Air dapat menangkap peluang tersebut. Tak hanya itu, Wisnu menambahkan, ke depan Pemerintah juga akan mendorong pembangunan Industrial Park yang didukung oleh energi bersih.
“Basisnya clean energy. Nah, oleh sebab itu, juga akan kita dorong untuk industrial park yang clean energy di Indonesia,” kata Wisnu.
Perubahan iklim adalah tantangan global yang dampaknya sangat nyata bagi masyarakat dunnia, tidak terkecuali bagi Indonesia.
Melalui penerapan energi bersih, PLN tidak hanya mendukung pembangunan berkelanjutan tetapi juga memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Pada akhirnya, keberhasilan transisi energi bukan hanya tugas PLN atau pemerintah, tetapi tugas kita bersama. Dalam upaya ini, setiap individu memiliki peran mulai dari mengurangi konsumsi energi hingga memilih produk ramah lingkungan.
“Dengan bergandeng tangan, kita dapat mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih hijau, mandiri energi, dan ramah lingkungan,” ungkap Wisnu optimis.
Butuh Peta Jalan Transisi Energi
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Meitri Citra Wardani menyatakan komitmen Presiden Prabowo Subianto mencapai swasembada energi adalah langkah penting untuk mewujudkan ketahanan nasional.
Meitri mengatakan, mempertimbangkan situasi geopolitik global yang dinamis belakangan ini, swasembada energi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan.
Politisi PKS ini mencermati terdapat perubahan strategi ekonomi yang dilakukan oleh sejumlah negara penghasil minyak. Meitri misalnya mengungkapkan bagaimana Arab Saudi saat ini berupaya mengurangi ketergantungannya pada minyak bumi lewat kebijakan diversifikasi ekonomi.
“Melalui Visi 2030, Arab Saudi berambisi untuk meningkatkan kontribusi sektor non-minyak, salah satunya lewat pariwisata, dengan target mengurangi pendapatan dari sektor minyak bumi sekitar 75% pada tahun 2030,” paparnya.
Anggota DPR RI Dapil Jatim VIII ini menyatakan, perhatian Prabowo terhadap swasembada energi mencerminkan kesiapan pemerintahannya menghadapi tantangan global.
“Perlu dipertimbangkan kembali tingkat ketergantungan kita terhadap impor energi. Risiko terganggunya rantai pasokan, fluktuasi harga energi global, hingga risiko intervensi asing terhadap kebijakan dalam negeri adalah bahaya yang akan selalu menghantui sepanjang kita belum mencapai kemandirian energi,” katanya.
Untuk itu, Meitri mendorong pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto segera menyusun peta jalan transisi energi yang komprehensif dan realistis, didukung dengan komitmen politik yang kuat dari semua pemangku kepentingan.
“Dengan besarnya potensi energi terbarukan, ditambah semakin menipisnya cadangan energi fosil kita yang diprediksi habis dalam 13 tahun ke depan, maka akselerasi menuju transisi energi terbarukan menjadi langkah yang tidak bisa ditunda-tunda.
“Kendati realisasi bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sampai dengan semester I/2024 baru mencapai 13,93%, saya optimis dengan adanya political will yang kuat, kita mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional, yakni sebesar 23% pada tahun 2025,” terangnya.
Meitri menambahkan, besarnya potensi sumber daya energi terbarukan di Indonesia yang berasal dari tenaga surya, angin, panas bumi, air, hingga biomassa perlu didorong agar bisa dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan energi domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang berdampak negatif terhadap lingkungan.
“Untuk itu, semua visi swasembada energi tersebut perlu ditunjang lewat dukungan kuat terhadap riset di bidang energi terbarukan dan pengembangan teknologi, kemudahan investasi dan insentif untuk setiap proyek energi terbarukan, kepastian hukum, pemerintahan yang bersih, serta kolaborasi lintas sektor,” ucapnya.
Anggota DPR dari partai Golkar Bambang Patijaya mengatakan akan mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Hal ini bertujuan untuk mendukung program swasembada energi Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Bambang Patijaya, RUU EBET dapat mendorong tumbuhnya energi hijau sehingga bisa akselerasi di dalam transformasi energi yang saat ini dimiliki Indonesia.
“Sehingga mendorong terjadinya kemajuan di bidang energi hijau dan ini akan mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya.
Selain mendorong swasembada energi, Bambang menilai pertumbuhan energi hijau ini juga akan memenuhi standar-standar internasional terkait Net Zero Emission (NZE). Indonesia sendiri punya target untuk mencapai NZE pada tahun 2060.
“Kita akan mengarah ke sana, dan kita sudah lakukan hal yang mendasar, antara lain kita melakukan perbaikan kepada kebijakan energi nasional kita,” katanya.
Swasembada energi dibutuhkan karena, kondisi geopolitik global yang masih tidak menentu sehingga kemandirian dari sisi energi dan pangan diperlukan oleh Indonesia agar dapat bertahan di situasi yang masih tidak menentu ini. (why.hel).
