Surabaya, Bhirawa
Menghadapi Pilkada serentak 2024 yang digelar di 38 kabupaten/ kota dan provinsi, Polda Jatim memetakan potensi kerawan. Terdapat tujuh daerah yang menjadi sorotan lantaran berstatus sangat rawan.
Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengungkapkan, Pilkada di Jatim ini akan menjadi arena kontestasi politik dan pertarungan paling kompetitif kedua se Indonesia. Karena itu, Direktorat Intelejen Polda Jatim telah melakukan survey yang menghasilkan Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) Pilkada serentak 2024.
Berdasarkan IPKP tersebut, 14 daerah berstatus kategori kurang rawan, 17 daerah kategori rawan, dan 7 daerah sangat rawan.
Adapun tujuh daerah sangat rawan antara lain Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Situbondo, Lumajang dan Lamongan. Terhadap tujuh daerah tersebut, pihaknya berharap Polres, Kodim maupun Kejaksaan telah memetakan potensi kerawanan ini dan melakukan mitigasi terhadap kerawanan baru yang berpotensi muncul.
Secara rinci, Imam membeberkan indikator kerawanan tujuh daerah tersebut. Pertama, Kabupaten Bangkalan yang memiliki skor IPKP 9,96. Potensi kerawanan ini tergambar dari hasil inventarisir peristiwa khusus yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Yakni pada tahun 2018 terdapat pemungutan suara ulang (PSU). Pileg 2024 juga terjadi penghitungan surat suara ulang di 10 TPS.
Di Bangkalan juga masyarakat cenderung mudah terprovokasi dan fanatik, sangat patuh terhadap tokoh agama di pondok pesantren. Faktor lain ialah ekses konflik pemilihan kepala desa yang dapat berpengaruh terhadap pilkada.
“Tolong Kapolres kolaborasi dengan Dandim dan Kajari. Nuwun sewu bapak Ketua KPU dan Bawaslu, kalau bisa tahun ini jangan ada lagi pemungutan suara ulang di Bangkalan. Tolong dirumuskan mitigasinya,” tegas Imam.
Kedua Kabupaten Sampang dengan skor IPKP 10,64. Inventarisasi kejadian khusus di Sampang ialah PSU dan pengerusakan kantor Panwascam pada Pilkada 2018. Selanjut peristiwa juga terjadi pada Pilpres 2019 berupa pembakaran Polsek Tambelangan oleh simpatisan salah satu calon presiden.
“Ini tidak boleh terjadi kembali. Termasuk konflik Syiah – Sunni yang masih proses diselesaikan hingga saat ini,” ujar dia.
Ketiga Kabupaten Pamekasan, pada Pileg 2024 terjadi PSSU (Penghitungan Surat Suara Ulang) di 15 TPS. Indikator lain ialah aksi protes terhadap penyelenggara dan masyarakat yang cenderung mudah terprovokasi.
Keempat Kabupaten Sumenep dengan IPKP 9,7. Imam menjelaskan, di Sumenep terdapat sejunlah TPS yang sulit dijangkau khususnya di wilayah kepulauan. Potensi yang juga perlu diperhatikan ialah serta rivalitas lama antara calon kepala daerah yang sebelumnya pernah bersaing.
“Di Pamekasan dan Sumenep juga tinggi fanatisme pendukungnya, simpatisan maupun partai politik,” jelasnya.
Kelima Kabuaten Lumajang dengan skor IPKP 10,5. Kabupaten ini memiliki potensi juga cukup tinggi tingkat kerawanannya. Sebab, bupati dan wakil bupati terdahulu pecah kongsi dan masing-masing mencalonkan diri. Pilkada 2018 komisioner KPU di Lumajang mendapat teguran DKPP serta adanya dugaan money politic.
“Di Lumajang juga sering terjadi konflik sosial khususnya terkait pertambangan pasir ilegal. Ini dikait-kaitkan dengan suasana Pilkada,” ujar dia.
Selanjutnya Kabupaten Situbondo dengan skor 10,12. Pada Pilkada 2018, terdapat dugaan money politik dan pengerusakan APK. Indikator lainnya adalah Bupati Situbondo Suswandi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan korupsi dan gratifikasi, tetapi kembali ikut berkontestasi.
Terakhir Kabupaten Lamongan dengan IPKP 9,74. Potret kerawanan dapat dilihat dari masing-masing paslon yang memiliki dukungan kuat dari parpol dan pendukung yang fanatik. Selain itu, keterlibatan kepala desa, ormas, serta organisasi kedaerahan dalam mendukung paslon.
“Selain yang kami petakan, yang juga perlu diwaspadai adalah konflik berbasis suporter bola dan perguruan pencak silat. Ini mengemuka juga di Jatim dan perlu kita kawal juga,” tandasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono mengungkapkan, berdasarkan histori pemilu sebelumnya persoalan yang terjadi hampir-hampir mirip. Saat ini, dengan pemetaan yang sudah dilakukan harapannya kasus-kasus serupa tidak terjadi kembali pada Pilkada serentak. Khususnya daerah yang sangat rawan akan menjadi perhatian khusus pemerintah.
“Termasuk daerah yang rivalitasnya cukup tinggi karena incumbent masing-masing berhadapan. Maka seluruh Pj ataupun Pjs kepala daerah harus menjaga keseimbangan, jangan sampai fasilitas negara digunakan untuk kampanye,” tegas dia.
Adhy mengungkapkan, dengan kolaborasi Forkopimda Jatim ini ada kepastian jaminan keamanan dari Pangdam, jaminan stabilisasi peta kerawanan oleh Polda, dan jaminan kepastian hukum dari kejaksaan. Termasuk dukungan semua stake holder dari BIN, Pangkoarmada dan semua pihak yang ikut terlibat dalam mendukung Pilkada serentak aman, lancar dan meningkat partisipasinya.
“Sampai saat ini belum ada laporan kerawanan yang mencolok. Kecuali serangan udara di dunia cyber sepertinya mulai agak kasar. Maka masyarakat harus teredukasi agar tidak terprovokasi,” pungkasnya. [tam.bed.gat]
