Dua tokoh Pucuk pimpinan pemerintah, presiden Jokowi, dan Calon Presiden terpilih, telah sering bertemu. Terutama membahas alih kepemimpinan nasional, dengan segenap kelengkapan politik. Terdapat pembicaraan politik tentang jumlah Menteri, melalui perubahan UU tentang Kementerian Negara. Hampir seluruh Parpol (partai politik) yang memiliki kursi di parlemen, akan turut dalam koalisi rezim. Tetapi ada pula yang menolak masuk jajaran Kabinet, walau tetap mendukung pemerintahan Prabowo.
Suksesi diharapkan (pasti) berjalan damai, menggenapi porotokoler. Serta tidak perlu menunggu amar putusan majelis Hakim PTUN, yang baru akan ditetapkan pada 24 Oktober 2024. Bahkan Hakim PTUN bisa ditangkap, dan dianggap melanggar UUD, manakala membatalkan Peraturan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Karena telah dikuatkan dengan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) setelah digelar Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Maka pelantikan yang dijadwalkan 20 Oktober 2024, bersifat final, sesuai hasil PHPU, yang dijamin konstitusi. UUD pada pasal 24C ayat (1), menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final …, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Sehingga tiada lembaga yang bisa mengubah atau membatalkan.
Persiapan keamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, telah dilakukan seksama oleh TNI dan Polri. Dalam apel siaga gladi bersih di Markas Komando Brimob, Depok, Jawa Barat, juga dihadiri Presiden Jokowi, dan Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto. Juga dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Bahkan Presiden Jokowi dianugerahi medali kehormatan Loka Praja Samrakshana Polri (Tanda Kehormatan Keamanan dan Keselamatan Publik). Serta gelar warga kehormatan Brimob.
Apel siaga Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, oleh Polri, bagai “acara perpisahan” dengan Presiden Jokowi. Karena hanya sepekan ke depan, Jokowi, sudah selesai bertugas. Maka setelah menerima medali kehormatan, Presiden Jokowi balik memberi tanda kehormatan, berupa penghargaan Nugraha Sakanti. Tujuh satuan kerja yang menerima tanda kehormatan, adalah Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Divisi Hubungan Internasional Polri, Korlantas Polri, Densus 88 Antiteror Polri dan Pusdokkes Polri.
Nugraha Sakanti merupakan tanda kehormatan yang diberikan kepada kesatuan Polri. Tanda kehormatan diberikan bukan kepada per-orangan, melainkan kepada lembaga (satuan kerja) di lingkup Polri. Nugraha Sakanti sebagai penilaian baik terhadap prestasi kinerja kelembagaan kepolisian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Operasi Mantap Brata 2024 dalam rangka pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden RI 2024 – 2029, melibatkan 15 ribu personel.
Pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden RI 2024 – 2029, juga dilaksanakan Markas Besar TNI. Akan mengerahkan pasukan dari tiga matra-nya, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Setiap satuan menjalankan peran tugas khusus. Antara lain pengawasan, patroli, dan pengamanan VVIP/VIP. TNI juga menyiapkan prosedur pencegahan terhadap berbagai jenis ancaman dan gangguan. Termasuk pengawasan ketat di area yang dianggap rawan.
Namun persiapan secara politis kesinambungan rezim, juga telah dilakukan oleh Presiden Jokowi, dan Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto. Setidaknya, dalam sepekan terakhir, Prabowo dan Jokowi bertemu di dua tempat yang berbeda. Walau bersifat tertutup (dan mendadak), namun setiap pertemuan diunggah melalui akun instagram masing-masing. Termasuk “jatah” Menteri yang akan diberikan kepada setiap parpol koalisi. Bahkan juga parpol di luar koalisi KIM (dalam Pilpres).
Dipastikan menjadi struktur kabinet yang lebih gemuk dibanding kepemimpinan Jokowi. Diperlukan anggaran lebih besar untuk gaji Menteri.
——— 000 ———
