Gelar ke-pahlawan-an patut diberikan kepada Presiden RI ke-4, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Jasa-jasanya dalam memimpin NKRI, dikenang di seluruh dunia, sebagai momentum HAM (Hak Asasi Manusia). Yakni, menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang mencabut larangan budaya dan peribadan etnis Cina. Gus Dur juga dikenal sebagai penggagas utama “penerimaan asas tunggal Pancasila,” pada kalangan Ormas. Serta mendirikan kelompok “Forum Demokrasi,” yang sangat berisiko pada masa Orde Baru.
Gus Dur menetapkan tahun baru Cina (Imlek) sebagai hari libur nasional. Sekaligus mengesahkan Konghucu, sebagai agama resmi di Indonesia. Yakni melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Walau Sebagian meng-anggap kontroversial. Namun Keppres 6 Tahun 2000, merupakan sikap asli (inklusif) Gus Dur, yang egalitarian. Tahun Baru China, Imlek, boleh dirayakan penganutnya, sampai sekarang.
Keppres 6 Tahun 2000, juga menunjukkan Gus Dur sebagai satu-satunya pemimpn bangsa Indonesia, yang menjaga pluralisme secara konsisten. Tak peduli walau harus dimusuhi banyak politisi. Bukti sebagai muslim yang mampu menghargai kenyataan ke-ragam-an di Indonesia. Bahkan pluralisme ditabalkan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Beragam ke-agama-an, suku, bahasa, dan beragam adat, merupakan keniscayaan ke-Indonesia-an.
Gus Dur menjaga Bhinneka Tunggal Ika, dan pluralisme, selama puluhan tahun. Sejak muda, sampai menjadi tokoh sentral dalam Nahdlatul Ulama (NU). Sehingga wajar NU bisa merumuskan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam Ormas (Organisasi Kemasyarakatan). Setelah menerima asas Tunggal Pancasila, seluruh Ormas juga turut menerima.
Bahkan frasa kata Gus Dur, bahwa “Pancasila sudah final,” dinyatakan dalam pidato Rais Aam Syuriyah PBNU (posisi jabatan tertinggi dalam NU), KH Achmad Shiddiq. Bahkan seluruh Presiden RI (Pak Harto, Habibie, Megawati, SBY sampai Joko Widodo) meniru frasa kata yang sama persis, “Pancasila sudah final.” Gus Dur dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo, berhasil meyakinkan ulama-ulama se-Indonesia. Bahwa Pancasila tidak menggantikan agama.
Ke-Pancasila-an Gus Dur, tidak diragukan. Terutama kegigihannya dalam visi dan aksi Bhinneka Tunggal Ika (pluralisme). Visi-nya dikampanyekan terang-terangan dalam forum diskusi, dan pengajian umum. Pada tahun 1991, Gus Dur menerima penghargaan Ramon Magsaysay Award. KH Abdurrahman Wahid. Selain itu sering diundang seminar internasional di berbagai belahan dunia (Amerika, Eropa, dan Timur Tengah), serta dalam negeri. Topik seminar khusus mempertebal HAM, egalitarian, dan demokrasi.
Berbagai visi dan aksi nyata Gus Dur, patut direspons secara kenegaraan dalam bentuk penghargaan gelar kepahlawanan. Pemberian gelar Pahlawan diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dalam Pasal 1, dijelaskan tentang “Gelar Pahlawan Nasional.” Yakni, diberikan presiden kepada seseorang warga negara Indonesia (WNI) … “yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.”
Gelar Pahlawan Nasional, patut diberikan kepada Gus Dur, seperti kelaikan gelar yang diberikan kepada presiden pertama RI, Ir. Soekarno. Didahului dengan pencabutan TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno. Dengan dicabutnya TAP MPRS tersebut, berarti bung Karno tidak melakukan pengkhianatan terhadap negara, tidak mendukung pemberontakan PKI.
Begitu pula Gus Dur. Terdapat gerakan politik yang me-makzul-kannya. Tetapi Gus Dur, tidak bisa diadili. Maka kalangan masyarakat Jawa Timur bisa segera meng-inisiasi gelar Pahlawan Gus Dur.
——— 000 ———
