Seperti syair lagu “Musim hujan kepanasan // Musim panas kehujanan.” Cuaca panas kemarau baru berjalan separuh musim, tetapi hujan telah datang, disertai angin, dan badai. Iklim Pancaroba, menjadi kewaspadaan seluruh kawasan di khatulistiwa. Hujan tidak terduga, bisa membawa dampak pedih yang tak terduga. Terutama tanah longsor, yang meluruhkan material dan batang pohon yang tumbang. Persawahan juga bisa tersapu angin, padi yang mulai menguning akan roboh.
Iklim Pancaroba, merupakan gejala cuaca yang biasa terjadi pada pergantian musim kemarau ke musim hujan (dan sebaliknya). Terasa musim kemarau akan cepat berlalu. Padahal bidang pertanian sudah mewaspadai gejala El-Nino, kemarau lebih panjang. Pada sentra pangan di Jawa, hampir seluruh ladang telah digali sumur bor. Tujuannya untuk mengairi sawah. Di beberapa daerah Jawa Timur, petani coba terus menanam padi. Karena pengairannya cukup. Walau sebenarnya saat kemarau menanam palawija.
Pancaroba pada musim kemarau ditandai dengan munculnya pertumbuhan awan. Lalu disusul angin kencang, hujan lebat, ditambah puting beliung. Patut diwaspadai potensi bencana hidrometeorologi. Termasuk kerawanan saat berlalulintas di jalan, karena kemungkinan pohon tumbang tiba-tiba. Juga robohnya papan reklame. Menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, me-mitigasi- potensi rawan bencana di seluruh kawasan, sesuai informasi BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika).
Longsor juga dapat terjadi pada tebing jalan. Serta lubang jalan yang tertutup genangan air, bisa menjerumuskan kendaraan. Tetapi tiada bencana datang tiba-tiba. Terutama bencana hidrometeorologi yang kerap datang bersamaan hujan deras. Diperlukan tanggap cuaca. Serta taat terhadap mitigasi bencana sebagai kewajiban. Kesiagaan menjadi “harga mati.” Sekaligus kebersatuan dalam penanggulangan bencana, sebagai respons spontan.
Maka mitigasi melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) yang digagas BMKG patut dikembangkan pada kawasan dataran tinggi. Terutama pada kawasan potensi bencana yang mengakibatkan korban jiwa, dan kerugian material besar. Khususnya area perbukitan. Maka sekolah mitigasi bencana akan menggantikan “ilmu titen” yang biasa dimiliki masyarakat secara tradisional. Peralatan mitigasi EWS (early warning system) wajib disiagakan. Dipastikan masih berdayaguna (tidak rusak).
Seperti terjadi pada banjir dan longsor di desa Ngetos, kabupaten Nganjuk, Jawa Timur (2021). Korban jiwa mencapai 26 warga desa. Padahal potensi longsor perbukitan di Ngetos, sebenarnya telah diketahui. Bahkan telah dipasang alarm. Namun saat bencana terjadi alarm tidak berbunyi, karena rusak (tidak dirawat). Pemerintah kabupaten (dan desa) seharusnya memiliki ke-tanggap-an bencana.
Begitu pula pada aliran sungai yang berhulu dari lereng gunung berapi aktif, wajib memiliki pola pembinaan ekstra ketat eksploitasi alam. Terutama mencegah alih fungsi lahan, dan penambangan pasir. Longsor lahar dingin bisa terjadi pada saat hujan. Sudah sering tgerjadi pada lereng gunung Semeru. Mitigasi (dan sekolah bencana), sesungguh telah diamanatkan undang-undang (UU). Secara lex specialist, terdapat UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Dalam UU Penanggulangan Bencana terdapat amanat pencegahan, termasuk mitigasi. Pada pasal 38 huruf a, diwajibkan adanya “identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana.” Bahkan kesiagaan ekstra juga telah di-amanatlkan. UU Pada pasal 38 huruf b, dinyatakan, “kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.”
Terdapat frasa kata secara tiba-tiba dan/atau berangsur, meng-isyarat-kan sistem audit dan mitigasi periodik. Pemerintah daerah lebih memiliki tanggungjawab (dan paham) potensi bencana alam di daerah. Paslon Pilkada seyogianya juga meng-edukasi masyarakat untuk tanggap bencana.
——— 000 ———
