Oleh :
Umar Sholahudin
Dosen Sosiologi Politik FISIP Univ. Wijaya Kusuma Surabaya.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentaksecara langsung akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Pilkada serentak kali ini akan diikuti 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Dari dinamika politik di berbagai daerah, dapat dilihat sebagian besar petahana (incumbent) berencana akan maju kembali, baik dengan pasangan yang sama atau dengan pasangan yang berbeda. Di Jawa Timur, ada beberapa daerah yang petahananya kuat, sehingga sampai detik ini belum muncul calon lawan tandingnya. Sebut saja misalanya Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim dan Pemilihan Walikota (Pilwakot) Surabaya.
Pilgub Jatim misalnya, saat ini posisi elektoral pasangan petahana, yakni Khofifah dan Emil Dardak, masih sangat kuat. Berdasarkan survei yang ada, elektabiltasnya sangat tinggi dibanding tokoh yang lainnya, misalnya mantan Ketua PWNU, Marzuki Mustamar. Khofifahsendiri telah mendapatkan surat rekomendasi dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia maju (KIM), yang terdiri dari ; Gerindra, PAN, PSI, Golkar, Demokrat, Perindro, PPP, dan PKS. Khofifah sendiri menyatakan dirinya masih cocok dengan Emilsebagai wakil gubernurnya.
Saat ini, tinggal PKB, PDI-P, dan Nasdem yang belum menentukan sikap politiknya, apakah akan mengusung Paslon sendiri untuk bertarung dengan bakal Paslon Khofifah-Emil, atau akan meravat ke KIM untuk mengusung Khofifah-Emil. PKB dan PDI-P sebagai pemenang dan peringkat dua Pemilu 2024belum memunculkan nama Paslon yang akan diusung dalam Pilgub Jatim mendatang. Partai-partai tersebut sepertinya kesulitan mencari dan menemukan calon atau tokoh yang setara dan kompetitif untuk bertarung melawan kuatnya petahana.
Kuatnya petanana, tidak hanya terjadi di Pilkada Provinsi, tetapi juga di daerah. Salah satunya di Kota Surabaya. Pilwakot Surabaya terancam tanpa lawan tanding. Saat ini bakal Paslon Petahana, Ery Cahyadi-Armudji, selain akan diusung kembali PDI-P, juga didukung oleh beberapa partai lain; PKB, PSI, PPP, Golkar, Perindro, Demokrat, dan PKS. Sementara, Nasdem, Gerindra, PAN belum menentukan sikap politiknya, apakah juga akan merapat ke Paslon Petahana atau mengusung calonnya sendiri. Partai-partai tersebutkesulitan mencari dan menemukan calon atau tokoh yang setara dan kompetitif untuk bertarung melawan kuatnya petahana. Fenomena ini potensial juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Paslon perseorangan (independen) pun belum muncul. Dengan demikian, baik Pilgub Jatim maupun Pilwali Surabaya terancam dengan Paslon tunggal. Dua kemungkinan terjadi; Paslon petahana akan bertarung dengan kota kosong atau dengan Paslon Boneka, untuk tetap melanjutkan Pilkada. .
Fenomena Paslon Tunggal.
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU daerah, masa pendaftaran Paslon akan dilaksnaakan pada 27-29 Agustus 2024. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan KPUD setempat, tidak ada Paslon yang mendaftar sebagai lawan tanding, maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka Pilkada serentak tetap dilanjutkan dengan diikuti Paslon tunggal dan kotak kosong.
Fenomena munculnya Paslon tunggal kerapkali terjadi di daerah kabupaten/kota yang Paslon petahananya sangat kuat. Kuatnya Paslon Petahana ini dijadikan alasan kuat bagi parpol lain berfikir dua kali untuk mengusungkader atau “jagonya”.Paslon petahana tersebut, tidak saja memiliki tingkat popularitas yang sangat tinggi, tapi juga elektabilitas. Di beberapa daerah dengan Paslon tunggal,hampir semua Parpolpemilik kursi di parlemen kompak merapat dan mendukung pasangan Petahana, menyisakan satu atau dua Parpol yang tidak mempunyai jumlah kursi minimal untuk syarat pencalonan.. Ada indikasi kesengajaan politik dari calon petahana untuk lebih mudah memenangkan pertarungan. Kuatnya calon petahana menjadi salah satu alasan Parpol sulit memunculkan Paslon pesaing/kompetitor.
Parpol yang tidak mau mendaftarkan “jagonya”, sangat khawatir “jangonya” kalah bersaing dengan Paslon petahana. Mencalonkan dan mendaftarkan Paslon sama saja dengan “bunuh diri” atau mengalami kerugian ganda. Bagi parpol atau perseorangan, tidak saja rugi secara immateriil (baca: kalah), tapi juga yang lebih terasa lagi adalah kerugian materiil. Kalkulasi politik dan ekonomi berlaku; ratusan bahkan milyaran rupiah akan hangus begitu saja, harapan kemenangan yang sangat tipis dan memberi “karpet merah” kepada petahana.
Namun demikian, munculnya Paslon tunggal juga berpotensi memunculkan Paslon abal-abal atau boneka. Pasangan ini sengaja dipaksakan muncul dan didaftarkan ke KPUD agar Pilkada tetap dilakasanakan dan dan memberi “karpet merah” kepada Paslon Petahana. Pasangan ini, dapat saja dimunculkan oleh pihak pengusung Paslon tunggal/petahana dengan melalui tangan Parpol lain atau melalui jalur perseorangan. Sehingga Pilkada tidak saja memuluskan danmenguntungkan Paslon Petahana(minusnya parpol pengusung Paslon hanya pada kerugian materi; harus membiayai ongkos politik Paslon boneka itu), tapi juga sekaligus pasangan boneka. Karena patut diduga kuat, Paslon boneka akan mendapatkan imbalan materil yang lumayan besar.
Kondisi dilema tersebut sama-sama ada kelebihan dan kekurangannya; jika Pilkada tetap dilaksanakan, dengan catatan patut diduga pesaingnya adalah Paslon boneka. Dan munculnya pasangan boneka dalam Pilkada serentak ini adalah sebuah preseden buruk dalam demokrasi kita. Ini adalah sebuah tragedi demokrasi yang memalukan sekaligus memilukan yang menguntungkan segelintir orang dan pada saat yang sama membodohi rakyat. Dan Pilkada terancam hanya ritual dan seremonial politik saja; Paslon tunggal versus kotak kosongsaja dan menghabiskan uang rakyat yang cukup besar. .
Kegagalan Parpol
Munculnya Paslon tunggal dalam Pilkada serentak ini, mestinya tidak terjadi, jika Parpol memiliki tanggung jawab moral dan politik yang tinggi. Ini menunjukkan kegagalan Parpol dalam menyedikan dan mempersiapkan kader-kadernya (iron stock)sejak dini untuk menjadi pemimpin daerah.
Saya yakin Parpol sudah tahu dan faham bahwa sang Petahana akan maju kembali. Karena itu, mestinya Parpol sedini mungkin mempersiapkan kader-kadernya yang berkualitas untuk bersaing secara kompetitif dengan sang petahana. Dan jika ini dilakukan secara serius, maka tidak akan muncul Paslon tunggal dan bukan tidak mungkin sang petahana dapat dikalahkan. Dalam beberapa Pilkada sang petahana juga bisa dikalahkan.
Demokrasi tidak hanya persiangan politik menang-kalah dan mengejar kursi kekuasaananscih, tapi bagaimana demokrasi dengan seluruh instrumennya mampu memberikan pendidikan politik yang lebih mencerahkan dan mencerdaskan bagi rakyat.
Pilkada serentak dapat melahirkan kualitas demokrasi yang lebih baik, di mulai dari proses sampai hasilnya. Dan parpol sebagai salah satu pilar demokrasi yang utama memiliki tanggung jawab penuh untuk menghadirkan Pilkada serentak ini berjalan secara demokratis, salah satunya dengan menghadirkan kader-kadernya yang berkualitas sebagai calon kepaladaerah yang bebas dari praktik trasaksional yang sarat dengan politik uang dan terhindar dari Paslon tunggal. .
—————- *** ——————-
