Bojonegoro,Bhirawa.
Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro yang mencakup Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan, mengalami pertumbuhan, baik target tahun 2024 maupun year on year-nya (yoy).
” Sampai dengan 30 Juni 2024 (semester 1) mencapai Rp 2.295,27 miliar, atau mengalami pertumbuhan hingga 19,76 year of year (yoy),” kata Kepala KPPN Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno dalam Konferensi Pers Kinerja APBN tahun 2024 di Kantor KPPN Bojonegoro. kemarin (23/7).
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bojonegoro, Iwan Hermawan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro, Djunaidi Djoko Prasetyo.
Menurutnya, untuk Penerimaan Perpajakan tumbuh sebesar 21,06 persen year of year (yoy), sementara PNBP tumbuh sebesar 1,33 persen year of year (yoy). Pertumbuhan Pendapatan Negara terjadi pada Cukai sebesar Rp 340,09 miliar (27,58 persen), dan PPh tumbuh Rp 70,95 miliar (25,88 persen), sedangkan PPn mengalami kontraksi sebesar Rp 33,84 atau minus 12,89 persen.
” Memang ada beberapa catatan seperti dari PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang masih rendah, tapi over all sudah cukup bagus, khususnya di pendapatan cukai (tembakau).” ujar Teguh Ratno.
Lebih lanjut, Teguh Ratno menjelaskan bahwa sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, realisasi Belanja sebesar Rp 3.978,77 miliar atau 51,28 persen dari Pagu yang tersedia sebesar Rp 7.758 miliar. Sedangkan dibanding tahun 2023 dengan tanggal yang sama tumbuh sebesar Rp 344,84 miliar atau 9,49 persen.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 573,85 miliar atau 59,17 persen dari pagu Rp 969,91 miliar atau sudah mencapai target triwulan 2 sebesar 49,72 persen. Dan dibanding tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar Rp 135,24 miliar atau 30,84 persen dibanding tahun 2023 (YoY). Kenaikan belanja ini disumbang oleh KPU untuk penyelenggaraan Pilpres dan penyaluran gaji ke-13 serta Tunjangan Hari Raya (THR). “Jadi sudah memenuhi target untuk semester satu. Jadi untuk belanja Pemerintah Pusat, dibandingkan tahun 2023 ada peningkatan,” katanya.
Teguh Ratno menambahkan bahwa untuk realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp 3,404,92 miliar atau tumbuh 6,56 persen dari tahun 2023. ” Namun sampai batas waktu ada, satu desa di Kabupaten Bojonegoro belum menyalurkan Dana Desa, yaitu Desa Talok, Kecamatan Kalitidu.” katanya.
Pada Kesempatan itu, Kepala KPPN Bojonegoro menyampaikan apresiasi kepada 10 lembaga yang kinerjanya mendapatkan nilai sempurna atau seratus. Ke 10 lembaga tersebut diantaranya Polres Bojonegoro, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bojonegoro, Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro, Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bojonegoro, Pengadilan Negeri Bojonegoro
“Kami juga mengapresiasi kepada 10 satuan kerja yang nilainya sempurna. Ini kami apresiasi karena kinerja mereka nilainya 100,” jelasnya.
Sementara, lanjut Teguh Ratno Sukarno, ada 10 satuan kerja yang memiliki nilai terendah, namun yang paling rendah ada dua satuan kerja yang mendapatkan nilai di bawah 85, yaitu Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan, dan Pengadilan Negeri Lamongan.
“Kemudian ada 10 satker dengan nilai terendah, cuma ada dua satker yang memiliki nilai di bawah 85 yaitu Pengadilan negeri Lamongan dan Sekretarian Bawaslu Lamongan.” katanya.
Dia juga menyampaikan bahwa transaksi APBN sudah mulai beralih dari tunai ke cashless. Menurutnya ada tiga mekanisme pembayaran yang dilaksanakan di KPPN Bojonegoro, diantaranya aplikasi Digipay. Digipay ini aplikasi pembayaran online seperti biasa tetapi secara tertutup. ” Kita harapkan ke depan semua satuan kerja bisa melakukan pembayaran melalui Digipay.” pungkasnya.[bas.wwn]
