Bojonegoro, Bhirawa
Sebanyak 2.212 anak di Kabupaten Bojonegoro, berhasil kembali bersekolah melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan kesetaraan, setelah dilakukan verifikasi dan validasi (verval) data Anak Tidak Sekolah (ATS) per 30 Juni 2025.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, M. Anwar Mukhtadlo, melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Anang Prasetyo Adi, mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan ketepatan data sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan penanganan ATS. Proses ini melibatkan penelusuran lapangan, wawancara, serta koordinasi dengan sekolah dan pemerintah desa.
“Dari hasil verifikasi, 2.212 anak berhasil dikembalikan ke sekolah, namun masih terdapat 4.143 anak yang terkonfirmasi tidak bersekolah dan menjadi fokus penanganan selanjutnya,” kata Anang, Kemarin, Senin (12/1).
Hasil pendataan menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama anak tidak bersekolah. Sebanyak 875 anak berhenti sekolah karena bekerja, sementara 351 anak tidak melanjutkan pendidikan karena menikah atau mengurus rumah tangga.
Selain itu, faktor motivasi dan persepsi terhadap pendidikan turut memengaruhi. Tercatat 425 anak tidak mau bersekolah, dan 131 anak merasa pendidikan yang telah ditempuh sudah cukup. Masalah kesehatan, termasuk disabilitas, menjadi kendala bagi 253 anak, sedangkan 132 anak terkendala biaya pendidikan.
Dari sisi sosial, terdapat 26 anak berhenti sekolah akibat kekerasan, perundungan, atau trauma, serta 23 anak yang terpengaruh lingkungan pergaulan. Hambatan administratif relatif kecil, dengan 11 anak tidak memiliki akta kelahiran, dan kendala geografis hanya dialami oleh 5 anak karena jarak sekolah.
Selain itu, 1.495 anak tercatat berada di pondok pesantren, meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak lagi tercatat dalam sistem pendidikan formal. Sementara itu, 247 anak belum dapat diverifikasi karena keterbatasan informasi atau perpindahan domisili.
Anang menegaskan, penanganan ATS memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. “Setiap anak memiliki latar belakang berbeda, sehingga intervensi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen memperkuat pendidikan kesetaraan, pendampingan keluarga, serta kolaborasi lintas sektor agar hak pendidikan anak dapat terpenuhi secara merata. [bas.wwn]