Kota Batu, Bhirawa.
Suasana mendebarkan menyelimuti proses penghitungan suara dalam pemilihan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Jatim. Dengan hanya unggul satu suara dari pesaing terdekatnya, Sujay Asmed akhirnya terpilih menjadi Ketua DPD HPI Jatim Periode 2025-2029. Pemilihan ketua ini merupakan puncak dari Musda VIII DPD HPI Jatim yang digelar di Hall Hotel Batusuki Kota Batu, Selasa (7/1) malam.
Dalam proses pemilihan, Sujai Asmed merupakan calon incumbent dari tiga kandidat calon ketua DPD HPI Jatim Periode 2024-2029. Adapun dua calon lainnya yaitu, M Anshori, dan Sherly Setyowati. Untuk Sherly sebelumnya menjabat sebagai Sekertaris DPC HPI Jatim. Sebelum memasuki proses voting pemilihan, ketiga calon ketua diberikan waktu untuk menyampaikan visi dan misinya. Baru kemudian setiap anggota delegasi dari masing-masing DPC memberikan hak suaranya.
Proses penghitungan suara berlangsung sangat mendebarkan. Karena terjadi persaingan ketat dan perolehan suara yang saling mentusul antara Sujai Asmed dan M Anshori. Dan akhirnya, Sujai Asmed unggul dengan mendapatkan 23 suara. Perolehan Sujai hanya selisih 1 suara dengan M Anshori yang mendapatkan 22 suara. Adapun Sherly Setyowati hanya mendapatakan 1 suara saja.
“Terimakasih dukungan dari DPC HPI se-Jatim yang sudah mengajukan kami untuk kembali maju sebagai calon ketua DPD. Inilah politik yang harus kita hargai. Siapapun yang terpilih, monggo legowo,” ujar Sujai Asmed kepada para peserta Musda, Selasa (7/1) malam.
Saat mempresentasikan visi misi, Sujai mengaku tidak muluk-muluk. Dirinya hanya ingin menyelesaikan program yang belum tuntas pada periode sebelumnya (2019-2024). Di antaranya adalah revisi Peraturan Daerah (Perda) Pramuwisata. “Di Yogjakarta dan Jateng butuh waktu satu tahun untuk merevisi. Bila Perda ini nanti benar-benar bisa jadi, maka profesi kita bisa terlindungi,” jelas Sujai.
Untuk program lainnya, menurut Sujai adalah membentuk koperasi dan menggiatkan usaha. Sebab dari koperasi itu dapat menambah penghasilan bagi para pramuwisata karena benar-benar legal. Selain itu yang akan diperjuangkan juga adalah tentang standarisasi guide fee atau upah pramuwisata.
“Untuk itu kami ingin mengajak duduk bersama dengan seluruh DPC HPI di Jawa Timur untuk membuat draft terkait hal tersebut,” ajak Sujai. Ke depan, HPI Jatim harus tetap menjalin hubungan baik dengan pemerintah dan stakeholder kepariwisataan. Termasuk dengan usaha pariwisata dan institusi pendidikan. Karena pemerintah selama ini telah banyak membantu dengan menyelenggarakan sertifikasi dan lisensi pemandu wisata.
Sujai berharap dalam kepemimpinannya 5 tahun ke depan, DPD HPI Jatim dapat lebih mengikuti perkembangan teknologi dan digitalisasi. Karena itu pihaknya perlu untuk “mengupgrade” wawasan tentang digitalisasi kepariwisataan. “Banyak hal yang belum kita kerjakan, karena dulu efektif kepengurusan ini hanya berjalan 3 tahun. Sementara 2 tahunnya saat itu dunia dilanda Pandemi Covid-19,” tandas Sujai.[nas.ca]
