DPRD Jatim, Bhirawa
Menyoroti proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, anggota DPRD Jatim, Freddy Poernomo, menekankan agar pejabat yang dihasilkan dari seleksi bukan orang yang asal -asalan.
Untuk itu, Freddy menegaskan isu transparansi dan kompetensi dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama harus menjadi acuan mendasar proses seleksi. Politisi Golkar ini pun mendesak agar proses seleksi tidak hanya formalitas, melainkan benar-benar memperhatikan kapabilitas calon pejabat.
“Yang penting sesuai kompetensinya, khususnya untuk jabatan strategis seperti di biro hukum, harus diisi orang yang punya keahlian di bidang tersebut. Idealnya, minimal bergelar doktor. Jangan sampai ada pejabat yang ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan latar belakangnya,” kata Freddy saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (15/10).
Pria yang juga Pakar hukum pemerintahan ini menyoroti fenomena mutasi jabatan yang kerap tidak linier, dengan contoh seorang kepala dinas perikanan yang dipindahkan ke dinas pariwisata.
“Ini jelas tidak sinkron. Jabatan-jabatan tersebut memerlukan kompetensi spesifik. Jika tidak sesuai, kinerja OPD akan terganggu,” tegasnya.
Freddy juga mengusulkan agar panitia seleksi (pansel) tidak bersifat permanen dengan personel yang itu-itu saja. “Harus ada perubahan personel di pansel agar seleksi berjalan lebih segar dan obyektif. Kita tidak ingin pansel yang didominasi orang-orang lama, yang akhirnya tidak netral,” jelasnya.
Diberitakan Bhirawa sebelumnya, Kepala BKD Jatim, Indah Wahyuni, memastikan bahwa seluruh proses seleksi JPT Pratama berjalan transparan dan bebas dari unsur kecurangan. Dia juga menanggapi isu adanya “mahar” atau hubungan dekat dengan pihak tertentu sebagai syarat lolos seleksi, yang ramai diperbincangkan.
“Isu mahar ini tidak benar. Ada rumor yang beredar, katanya kalau mau lolos harus bayar Rp 1 miliar. Kami pastikan tidak ada permainan uang. Proses seleksi ini murni sesuai aturan, dan kami telah melibatkan tim pansel yang independen, termasuk akademisi seperti Prof. M. Nuh dan Dr. Sukowidodo,” tegas Yuyun, yang juga Penjabat Bupati Lumajang.
BKD Jatim, lanjut Yuyun, bahkan memilih tidak menggunakan assessment center miliknya, meskipun sudah terakreditasi A, untuk menjaga netralitas. “Kami menggunakan Kantor Regional 2 BKN untuk proses asesmen, agar tidak ada anggapan miring,” ujarnya.
Dari 72 pelamar yang mengikuti seleksi terbuka, sebanyak 58 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan akan bersaing untuk empat posisi penting, termasuk Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Organisasi, dan Direktur RSUD Dr. Soedono Madiun.
Sebanyak 14 pelamar lainnya dinyatakan gugur, terutama karena usia melebihi batas 56 tahun, serta kurangnya kelengkapan administrasi.
Indah Wahyuni mengimbau agar para peserta seleksi tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan bantuan dengan imbalan tertentu.
“Kami ingin menjaga integritas seleksi ini. Jangan sampai ada yang tergoda oleh janji-janji dari pihak tak bertanggung jawab,” tutupnya.
Dengan sorotan tajam dari berbagai pihak, seleksi JPT Pratama kali ini diharapkan bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar kompeten dan mampu mendorong kemajuan Jawa Timur di masa mendatang. [geh.gat]
