Tiga Partai Belum Tetapkan Calon Pimpinan
DPRD Jatim, Bhirawa
Penetapan pimpinan definitif DPRD Jawa Timur periode 2024-2029 harus tertahan dari jadwal. Hingga dua pekan setelah tenggat waktu, tiga partai yakni Gerindra, PDI Perjuangan, dan Demokrat, belum menyerahkan nama calon pimpinan mereka.
Hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar yang telah menyerahkan nama calon pimpinan Dewan. PKB sebagai sebagai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Jatim , telah menunjuk Musyafak Rouf sebagai Ketua DPRD Jatim.
Partai Golkar pun tak mau ketinggalan, dengan menetapkan Blegur Prijanggono sebagai Wakil Ketua DPRD.
Hingga Rabu (25/9), tiga partai lainnya masih menahan diri, membuat penetapan pimpinan definitif harus menunggu lebih lama.
Ketua DPD Gerindra Jatim, Anwar Sadad, mengungkapkan bahwa partainya akan segera menyerahkan nama.
“Insya Allah dalam waktu dekat, kami sudah siap memutuskan. DPD hanya mengusulkan dua nama, yaitu Alvis dan Dayat, tetapi keputusan final ada di DPP. Sehari dua hari lagi, mungkin sudah ada keputusannya,” ujar Sadad.
Terpisah, PDI Perjuangan juga masih dalam proses finalisasi nama calon. Sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari Bisowarno, menyebut bahwa semua keputusan ada di tangan DPP.
“Sudah ada pansusnya, jadi kita serahkan ke Pansus. Nama-nama masih dalam pembahasan di DPP, dan kapan finalnya, kami belum bisa memastikan. Tapi begitu ada keputusan, pasti segera kami sampaikan,” tegasnya.
Demokrat sendiri masih belum memberikan keterangan pasti terkait pengajuan nama calon pimpinan mereka. Keterlambatan ini jelas menambah ketidakpastian.
Publik Jatim yang menanti kepemimpinan baru di DPRD harus lebih bersabar. Namun, harapan tetap besar bahwa dalam waktu dekat, Gerindra, PDIP, dan Demokrat akan segera menyusul PKB dan Golkar untuk melengkapi susunan pimpinan definitif DPRD Jatim yang baru.
Belum terbentuknya susunan pimpinan DPRD Jatim ini membuat pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Jatim menjadi terhambat untuk segera dilakukan. Pimpinan sementara yang saat ini ada memang hanya bertugas mengawal pembentukan alat kelengkana dewan.
Selain itu ada banyak tugas yang harus segera disiapkan dan dilakukan seperti pengesahan APBD 2025 dan tentunya pengawasan eksekutif terutama selama Pilkada Jatim yang saat ini sudah memasuki masa kampanye.
Dengan dinamika politik yang terus berkembang, publik Jatim kini menantikan keputusan dari ketiga partai besar ini, yang diharapkan dapat membawa wajah baru dalam kepemimpinan DPRD Jatim untuk lima tahun ke depan. [geh.gat]