DPRD Surabaya, Bhirawa.
Komisi C DPRD Surabaya bidang pembangunan menggelar rapat perdana dengan Bappeda Litbang, Bagian Administrasi Pembangunan, PPKAD dan Bapenda, dalam rangka mendorong capaian target di tengah keterbatasan fiskal.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi C DPRD Surabaya, M. Eri Irawan, bahwa rapat yang digelar kali ini adalah perdana terkait evaluasi triwulan ketiga dan persiapan triwulan keempat.
“Secara umum kami mengawal, bagaimana program-program prioritas Pemkot di tengah tantangan fiskal ini bisa tetap optimal bejalan sampai akhir tahun,” ucapnya kepada wartawan Selasa (22/11)
Eri-sapan akrab M.Eri Irawan, juga menyampaikan jika pihaknya juga sempat melakukan evaluasi soal realisasi PAD yang secara prosentasi memang lebih baik dari tahun sebelumnya. Realisasi per bulan Okotober di angka 73,62 % yang tahun lalu sekitar 72 %.
Jadi ada progres. Ini menunjukkan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah bisa digali dengan baik. Yang kedua, ini menunjukkan pemulihan ekonomi di Surabaya mulai terus makin masif sehingga PAD trend nya meningkat. Tetapi memang ada tantangan-tantangan kedepan yang harus diantisipasi agar semua target dapat terealisasi.
“Dan kami tadi sudah meminta kepada OPD terkait untuk melakukan exercise, mitigasi dan beberapa simulasi. Kalau pendapatan 90 persen misalnya, bagaimana kalau ditingkatkan menjadi 95 persen sehingga bisa optimal,” tuturnya.
Politisi muda PDIP ini juga berharap agar Pemkot bisa lebih optimal, bisa lebih ionovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan. “Kita optimis meski ada tantangan fiskal, sehingga ada beberapa hal yang belum dicapai, tetapi jangan sampai belanja belanja prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat soal infrastruktur kemudian penanganan banjir karena memasuki musim hujan, soal penanganan sampah dsb bisa lebih optimal. Kita mendorong agar keterbatasan fiskal tidak mengganggu target -target dari Pemkot,” tandasnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi C, Aning Rahmawati, ST menambahkan meski ada kenaikan PAD namun pihaknya masih ada yang dikhawatirkan, karena di APBD 2024 Perubahan naik dari 10,8 menjadi 11,5 Triliun. Sementara kesanggupan Bapenda sampai akhir tahun hanya di 10,5.
“Ini artinya, murni pun tidak tercapai, karena ada selisih yang nantinya akan terrasionalisasi oleh Pemkot (ada program yang kemungkinan hilang). Maka kami berpesan agar kegiatan-kegiatan prioritas kemudian aspirasi masyarakat yang sudah dititipkan dipundak DPRD Surabaya untuk tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Oleh karenanya, politisi perempuan PKS ini mengatakan jika pihaknya telah meminta data terkait rencana rasionalisasi, sehingga bisa menyuarakan mana-mana yang prioritas untuk masyarakat, karena harus diwujudkan. Maka pihaknya akan terus mempelajari, apakah di rasionalisasi atau di relokasi.
“Realisasi PAD rata-rata mencapai angka diatas 70-80 persen, namun dari sektor retribusi hanya bisa mencapai angka 56 persen, jadi ini terendah. Dan disitu yang terendah dari Dinas Perhubungan yakni dari TJU dan TPK,” pungkasnya. [dre.wwn]
