Oleh :
Sutawi
Kepala LPPM dan Guru Besar Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang
Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik di tingkat global maupun nasional, karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama dan merupakan bagian hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945. Salah satu masalah pangan di Indonesia adalah ketahanan pangan.
Hasil pemetaaan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) oleh Badan Pangan Nasional (2023) menunjukkan terdapat 67 kabupaten (16,11%) dari 416 kabupaten dalam kategori IKP rendah, dengan sebaran 21 kabupaten Prioritas 1 (Sangat Retan), 17 kabupaten Prioritas 2 (Rentan), dan 29 kabupaten Prioritas 3 (Agak Rentan). Pada wilayah kota, hanya terdapat 1 kota (1,02%) dari 98 kota yang memiliki skor IKP rendah pada Prioritas 2.
Di tingkat dunia, Global Food Security Index (GFSI) menempatkan IKP Indonesia pada 2022 berada pada peringkat 63 dari 113 negara dengan skor 60,2. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, ketahanan pangan Indonesia masuk peringkat ke-4, setelah Singapura (73,1), Malaysia (69,9), dan Vietnam (67,9).
Salah satu pilar ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan. Menurut Pasal 1(7) UU No. 18/2012 tentang Pangan, ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional, serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Indikator ketersediaan pangan dari hasil produksi dalam negeri adalah swasembada pangan. Swasembada pangan merupakan kemampuan sebuah negara dalam menyediakan sendiri kebutuhan pangan bagi penduduknya. Berdasarkan ketetapan FAO (1999), suatu negara dikatakan swasembada pangan jika produksi pangan mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional. Kementan (2023) melaporkan rata-rata skor Self Sufficiency Ratio (SSR) tahun 2020-2022 untuk komoditas beras 98,88%, jagung 95,48%, cabe merah 97,19, daging ayam 100,01%, telur ayam 99,99%, kelapa sawit 536,44%, daging sapi 70,24%, kedelai 9,9%, dan gula 29,81%. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sudah berswasembada komoditas beras, jagung, cabe merah, daging ayam, telur ayam, dan kelapa sawit,( sedangkan komoditas daging sapi, kedelai, dan gula belum swasembada.
Janji Presiden
Pada periode pertama pemerintahannya (2014-2019), Presiden Jokowi berjanji membangun kedaulatan pangan. Menurut Pasal 1(2) UU No. 18/2012 tentang Pangan, kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Strategi Presiden Jokowi untuk membangun kedaulatan pangan termaktub pada Agenda 7 Nawa Cita, yaitu stop impor beras, jagung, daging sapi, kedelai, bawang merah, dan cabe merah. Setelah 10 tahun berkuasa, Presiden Jokowi ternyata tidak berhasil menghentikan impor komoditas pangan strategis tersebut, terutama beras.
Pada tahun 2014-2018 impor beras melonjak dari 844,164 ton (2014) menjadi 2.254.521 ton (2018), sehingga skor SSR beras menurun dari 98,14% menjadi 94,39%. Pada tahun 2019-2022 impor beras berhasil diturunkan menjadi 444.509 ton (2019) dan 429.207 ton (2022), sehingga skor SSR meningkat 98,75% dan 98,80%. Atas prestasi tersebut, pada 14 Agustus 2022 Presiden Jokowi menerima “Penghargaan Sistem Pertanian Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi” dari International Rice Research Institute (IRRI) yang berkantor pusat di Los Banos, Philippina. IRRI menilai Indonesia memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada 2019-2021 secara berturut-turut. Sayangnya, dua tahun menjelang berakhir masa jabatan Presiden Jokowi, impor beras melonjak kembali menjadi 3.062.858 ton (2023) dan nilai SSR anjlok menjadi 91,86%. Sepanjang tahun 2024 impor beras diproyeksikan mencapai 5,17 juta ton. Jika proyeksi ini terealisasi, maka pada tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia akan mengukir prestasi sebagai “Negara Importir Beras Terbesar di Dunia”.
Swasembada pangan juga dijanjikan oleh pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi Pemilu 2024. Janji swasembada pangan tersurat pada misi Asta Cita kedua yang dijabarkan pada prioritas pertama dan ke-12 dari 17 Program Prioritas dan program ketiga dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat. Ditegaskan oleh Prabowo-Gibran bahwa pangan merupakan syarat utama dari kemandirian dan kedaulatan sebuah negara. Pencapaian swasembada pangan harus dilakukan secara cepat dan seksama di antaranya dengan pengembangan program “food estate” atau lumbung pangan, terutama untuk padi, jagung, singkong, dan kedelai, dan tebu. Ditargetkan minimal 4 juta ha tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Swasembada pangan ditentukan oleh tercapainya produksi dan produktivitas yang berkelanjutan dari komoditas pangan. Produksi dan produktivitas pangan akan sangat ditentukan oleh tersedianya dan akses yang menyeluruh petani pada pupuk, benih unggul, dan pestisida. Untuk itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan termasuk akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani.
Presiden Prabowo memiliki pengalaman mengelola “food estate” ketika pada 7 Juli 2020 sebagai Menhan ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi koordinator pembangunan dan pengembangan kawasan food estate seluas 178 ribu ha di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Food Estate merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengantisipasi ancaman krisis pangan di Indonesia. Setelah digarap selama empat tahun, proyek food estate dinilai belum menunjukkan hasil sesuai harapan, bahkan dianggap melanjutkan kegagalan food estate sebelumnya. Pertama, hampir setiap proyek food estate yang pemerintah lakukan menyasar hutan gambut yang tidak memiliki kualitas baik dan tidak cocok untuk pertanian padi atau tanaman pangan karena memiliki kesuburan yang rendah. Kedua, belum ada teknologi pertanian khusus yang dapat digunakan di lahan food estate. Ketiga, belum ada kelembagaan khusus berbasis korporasi petani pada proyek food estate, sehingga petani hanya menjadi buruh. Keempat, proyek food estate yang direncanakan menelan anggaran Rp6 triliun ini dianggap hanya menguntungkan perusahaan tertentu yang dekat dengan penguasa.
Janji swasembada pangan dilontarkan kembali oleh Presiden Prabowo pada acara BNI Investor Daily Summit 2024 (9/10/2024) dan ditegaskan kembali pada pidato perdana usai dilantik sebagai Presiden RI di Gedung Parlemen Jakarta (20/20/2024). Presiden Prabowo menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu empat-lima tahun setelah resmi menjabat sebagai presiden ke-8 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Jika yang dimaksud Presiden Prabowo adalah swasembada pangan beras, maka janji itu sudah kedaluwarsa, karena Indonesia sudah dinyatakan berswasembada beras sejak 40 tahun yang lalu. Pada tahun 1984 Presiden Soeharto, yang ketika itu mertua Kapten Inf. Prabowo Subianto, berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada beras dan mampu menjadi negara pengekspor beras. Pada tanggal 14 November 1985 Presiden Soeharto diundang oleh Direktur Jenderal Food and Agriculture Organization (FAO) Edward Saouma untuk hadir dalam Forum Dunia di Roma, Italia, untuk memaparkan keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras. Jika yang dimaksud Presiden Prabowo adalah swasembada pangan strategis, seperti beras, jagung, kedelai, daging sapi, susu sapi, gula, dan bawang putih, maka itu bagaikan “mission impossible” yang maha berat untuk bisa dituntaskan selama lima tahun pemerintahan Presiden Prabowo.
———– *** —————
