Penasihat hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Jakarra, Bhirawa.
Penasihat hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bekerja sesuai hukum dan tidak menjadi alat politik. Hal ini ia sampaikan menyusul putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang tidak menerima permohonan Hasto terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan suap dan merintangi proses hukum.
Menurut Maqdir, putusan tersebut tidak memberikan argumen yang cukup kuat untuk menjelaskan alasan permohonan praperadilan tidak dapat diterima. Ia bahkan mempertanyakan apakah ada tekanan politik atau intervensi pihak tertentu di balik putusan itu.
“Kami tidak tahu apakah putusan ini murni dari pertimbangan hukum atau ada tekanan politik. Yang jelas, kami akan kembali mengajukan praperadilan untuk memastikan apakah penetapan tersangka terhadap Mas Hasto benar-benar berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau justru untuk melayani kepentingan politik tertentu,” ujar Maqdir dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Maqdir menyampaikan tim penasihat hukum sudah mengajukan dua gugatan praperadilan yang baru atas petunjuk putusan praperadilan PN Jaksel tersebut. Maqdir mengatakan seharusnya KPK tidak mengambil tindakan apa pun dan membiatkan Hasto menggunakan hak kewarganegaraannya yang dilindungi UUD 1945, dalam hal ini menunggu putusan praperadilan yang baru.
Maqdir menegaskan bahwa negara hukum hanya bisa berjalan jika lembaga peradilan bisa dipercaya oleh masyarakat. Jika tidak, maka Indonesia akan berubah menjadi negara kekuasaan, bukan negara hukum.
“Jika KPK tidak menghormati hukum dan peradilan, maka mereka justru telah melanggar konstitusi. Tidak ada satu pun lembaga, termasuk KPK, yang berada di atas hukum,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin mendiskreditkan KPK, tetapi justru ingin memastikan bahwa lembaga antirasuah itu bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan demi tegaknya keadilan.
“Kami bukan ingin mendegradasi KPK, tetapi ingin memastikan mereka bertindak sesuai hukum, demi kepastian hukum dan keadilan,” kata Maqdir.
Maqdir juga menyinggung bahwa proses hukum yang menjerat Hasto tidak boleh dijadikan alat politik untuk kepentingan pihak tertentu.
“Kami tidak ingin proses hukum ini dipakai untuk membela orang-orang tertentu demi kepentingan politik mereka. Lembaga penegak hukum harus bebas dari kepentingan politik, bukan digunakan untuk menekan lawan politik,” ujarnya.
Ia berharap KPK tetap berpegang pada prinsip keadilan dan tidak tunduk pada tekanan politik dari pihak mana pun.
“Kami akan terus menggunakan hak hukum yang diberikan oleh konstitusi untuk mencari keadilan dan memastikan ada kepastian hukum dalam kasus ini,” pungkas Maqdir. (Ira.hel.).