DPRD Jatim, Bhirawa
Susunan baru Direksi dan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim) hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kembali menjadi sorotan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, angkat bicara lantang. Menurutnya, tugas utama para pengurus baru bukan cuma menghasilkan laba, tapi mengembalikan kepercayaan publik yang sudah lama terkikis.
“Bank Jatim bukan sekadar mesin bisnis. Ia adalah wajah dari tata kelola keuangan daerah. Dan wajah itu kini butuh perawatan serius,” tegas Wara Sundari, Rabu (11/6).
Politisi yang akrab disapa Bunda Renny ini menyoroti tiga “dosa besar” yang mengintai langkah Bank Jatim jika tidak segera dibenahi.
Pertama, aroma Politisasi Jabatan hingga keputusan tanpa transparansi. Penunjukan jajaran komisaris dan direksi Bank Jatim dinilai sarat kepentingan politik.
Hal ini, menurut Bunda Renny, bisa menjadi bom waktu jika tidak dijawab dengan transparansi dan akuntabilitas.
“Masyarakat sudah cerdas. Kalau terlihat seperti titipan politik, kepercayaan akan luntur,” ujarnya tajam.
Kedua, lanjut dia, strategi bisnis masih kabur dan publik butuh kepastian. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait arah baru Bank Jatim di bawah kepemimpinan anyar. Padahal, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank Jatim bukanlah milik segelintir elite, melainkan milik seluruh warga Jawa Timur.
Ketiga, kata Bunda Renny yakni tertinggal di era digital, saatnya gaspol. Di tengah gempuran bank digital dan layanan keuangan berbasis AI, Bank Jatim dinilai belum beranjak dari zona nyaman. Transformasi digital belum terasa maksimal, bahkan nyaris tertinggal.
“Bank Jatim harus bangun dari tidur panjangnya. Inklusi keuangan ke pelosok desa, digitalisasi layanan, hingga pemberdayaan UMKM adalah kunci masa depan,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan mendesak Direksi dan Komisaris baru untuk segera melakukan audit internal menyeluruh atas kinerja masa lalu. Menyusun roadmap pemulihan kredibilitas secara terbuka.
Selanjutnya, mendorong komunikasi aktif dengan DPRD, Pemprov, dan masyarakat. Menerapkan Good Corporate Governance dalam rekrutmen jabatan dan pemberian kredit.n [geh.dre]