Wawancara Khusus dengan Dirut RSAR dr Roekmy (bagian-1)
Situbondo, Bhirawa.
Akhir November hingga awal Desember 2024 Direktur Rumah Sakit dr. Abdoer Rahem Situbondo bergejolak. Meski tidak sampai meluapkan dengan aksi demo, suasana internal RS milik Pemkab Situbondo kian memanas karena komite bersama mendesak Direktur RSAR Situbondo, dr Roekmy Prabarini Ario mundur dari jabatannya jika tidak memenuhi 22 tuntutan.
Kuatnya desakan itu membuat dr Roekmy Prabarini Ario secara resmi meletakkan jabatannya sebagai Direktur RSAR per 1 Januari 2025 mendatang. Secara khusus Bhirawa berhasil melakukan wawancara dengan dr Roekmy melalui sambungan telepon, Senin (9/12).
Menurut Roekmy, awalnya RSAR punya hutang Rp16 miliar. Hutang itu berupa stock obat sebesar Rp 10 miliar dan sisanya Rp 6 miliar hutang yang harus ditanggung lebih dulu. “Saat itu teman teman dewan minta ketemu karena kita katanya punya hutang banyak. Kita memang punya hutang yang jatuh temponya tiga bulan,” tutur Roekmy.
Ia menyatakan, meski dahulu RSAR memiliki uang banyak saat covid-19, tetapi selalu masuk Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) dan tetap punya hutang juga. Artinya itu hanya menyangkut ketepatan membayar. “Ini cash flow-nya RSAR terasa sekali akhir akhir ini. Apalagi dana Sehati belum dibayar selama empat bulan, mulai Juli-Oktober. Dan mau dibayar tahun depan. Ini ditunggu sama teman terkait jasanya itu. Kita juga kesulitan pembayaran dari BPJS, meski obatnya sudah keluar,” keluh Roekmy.
Setelah dua bulan kemudian dana BPJS keluar sesuai dengan klaim yang ada. Hal ini mengakibatkan cash flow karena obat sudah keluar. Dengan kondisi tersebut, aku Komisi IV DPRD kembali bertanya terkait obat yang belum di bayar. “Awalnya dewan saat itu kunjungan rutin dan tidak ada kaitan dengan hal tersebut. Terus itu komite bersama mengeluarkan tuntutan secara internal,” katanya.
Roekmy juga mengakui, saat itu Komite Bersama mengeluarkan 22 tuntutan kepada manajemen RSAR. Ketika tuntutan itu tidak dipenuhi, Direktur harus memenuhi tuntutan tersebut dan jika tidak dievaluasi, harus mundur.
“Ya, pada hari Jumatnya Komite Bersama mengirim surat kepada Dinkes Kabupaten Situbondo. Jika sampai hari Rabu (4/12) tidak ada pergantian Direktur mereka mau demo dan mogok kerja,” aku Roekmy.
Munculnya tuntutan itu membuat berkomuniasi dengan Bupati, Sekda dan Kepala BKPSDM. Roekmy diminta untuk tidak mengundurkan diri, melainkan alih fungsional saja. Lalu setelah itu, komisi IV merespon tuntutan komite bersama, agar pelayanan RSAR kondusif dan tidak terganggu. “Saat itu Komisi IV bertanya siapa yang siap menjadi PLT Direktur RSAR, jika saya mundur dan ternyata dari internal tidak ada yang mengaku suap. Soalnya sebelumnya dari internal sempat beredar kabar ada yang mau mengganti menjadi Direktur RSAR,” pungkas Roekmy. (awi.wwn/bersambung)
