Oleh :
Arief Azizy
Bergiat di Jaringan GusDURian Kediri dan Peneliti di Laboratorium for Psychology Indigenous and Culture Studies di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Demokrasi, dalam pengertian paling sederhana, adalah sistem pemerintahan yang memberi ruang kepada rakyat untuk bersuara, memilih, dan menentukan arah perjalanan bangsanya. Namun dalam praktik, demokrasi tidak selalu berjalan di rel ideal. Kadang melenceng karena kekuasaan yang terlalu dominan. Kadang tersendat karena rakyatnya lelah, atau malah merasa tak lagi punya ruang bicara.
Hal demikian mengapa menjadi sangat begitu penting bagi kita untuk terus merawat fitrah demokrasi. Bukan hanya menjaganya tetap hidup, tapi memastikan ia tumbuh sehat dan memberi manfaat bagi semua warga, bukan segelintir elite.
Kondisi demokrasi di Indonesia dewasa ini menghadapi tantangan serius. Pemilu yang semestinya menjadi pesta rakyat kerap kali berubah menjadi ajang kontestasi elitis, di mana suara rakyat dibeli, digiring, bahkan dibungkam. Politik transaksional menjadi keniscayaan yang merusak integritas proses demokrasi. Tak jarang pula, kritik dan oposisi disikapi secara represif, seolah-olah berbeda pandangan adalah bentuk permusuhan terhadap negara.
Kita sering mengira bahwa demokrasi selesai ketika pemilu usai. Padahal, demokrasi sejati justru dimulai setelah pemilu. Demokrasi bukan cuma soal mencoblos lima tahun sekali. Demokrasi adalah ruang dialog yang terus-menerus terbuka-antara pemerintah dan rakyat, antarwarga, antara ide dan gagasan.
Fitrah demokrasi adalah keterbukaan. Semua orang boleh bicara, boleh mengkritik, boleh berbeda pendapat. Sayangnya, ruang-ruang seperti itu sekarang makin sempit. Kritik dianggap ancaman, lawan politik sering dicap sebagai musuh negara, dan suara rakyat kecil tak terdengar jika tak viral lebih dulu.
Banyak gejala yang mengkhawatirkan. salah satunya ialah Polarisasi. Polarisasi politik makin tajam. Ruang publik penuh ujaran saling hujat. Rasionalitas tergeser oleh fanatisme. Politik uang masih merajalela, sementara partisipasi warga kadang hanya dimobilisasi, bukan dimurnikan.
Demokrasi menjadi formalitas, kehilangan makna substansialnya. Yang muncul bukan adu gagasan, tapi adu citra. Bukan kompetisi kebaikan, tapi kompetisi kuasa. Rakyat hanya jadi penonton, bukan pemain utama.
Padahal, jika demokrasi dijalankan sebagaimana mestinya, ia bisa menjadi alat ampuh untuk memperjuangkan keadilan sosial, memperkuat kepercayaan warga, dan membangun pemerintahan yang benar-benar berpihak pada rakyat.
Merawat Fitrah Berdemokrasi
Fitrah demokrasi adalah kesetaraan, kebebasan berpendapat, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Nilai-nilai ini menjadi fondasi yang menghidupkan demokrasi bukan sekadar sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai budaya politik. Namun dalam praktiknya, fitrah ini kerap dikaburkan oleh praktik kekuasaan yang menyimpang: oligarki yang mencengkeram, politik uang yang merajalela, hingga polarisasi yang membelah masyarakat.
Salah satu upaya paling mendasar dalam merawat fitrah demokrasi adalah pendidikan politik yang mencerdaskan. Demokrasi hanya dapat tumbuh subur jika rakyatnya melek politik, memahami hak dan kewajibannya, serta memiliki keberanian moral untuk menuntut keadilan dan transparansi. Pendidikan politik bukan hanya soal mengenalkan sistem pemerintahan, tetapi juga membangun kesadaran kritis terhadap relasi kuasa, distribusi sumber daya, dan tanggung jawab publik.
Selain itu, penegakan hukum yang adil dan independen juga merupakan kunci dalam menjaga fitrah demokrasi. Hukum tidak boleh tunduk kepada kepentingan politik atau kekuasaan. Aparat penegak hukum harus menjadi penjaga konstitusi, bukan alat untuk menakuti atau membungkam suara rakyat. Ketika hukum digunakan untuk membela yang lemah dan menindak yang menyimpang, maka kepercayaan publik terhadap demokrasi akan tumbuh dan menguat.
Peran media massa juga sangat strategis. Dalam masyarakat demokratis, media bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga aktor penting dalam mengawal integritas publik. Media yang bebas dan bertanggung jawab akan menjadi kanal aspirasi rakyat sekaligus alat kontrol sosial terhadap penyimpangan kekuasaan. Di tengah derasnya arus informasi digital dan hoaks, media harus tetap menjadi mercusuar kebenaran yang menyinari ruang publik.
Demokrasi juga membutuhkan etika dan keteladanan dari para pemimpinnya. Tanpa etika politik, demokrasi mudah terjebak dalam praktik populisme dangkal yang hanya memanfaatkan sentimen massa untuk kepentingan sesaat. Pemimpin demokratis adalah mereka yang berani berkata benar meski tak populer, yang mengutamakan kepentingan bangsa diatas ambisi pribadi, dan yang menjadikan kekuasaan sebagai alat pelayanan, bukan alat dominasi.
Merawat fitrah demokrasi bukanlah pekerjaan mudah. Ia membutuhkan kesabaran, keberanian, dan ketekunan. Namun dalam setiap tantangan, selalu ada ruang untuk harapan. Selama masih ada suara yang bersuara, pena yang menulis, dan hati yang peduli, maka demokrasi masih hidup. Harapan itu tidak lahir dari kekuasaan, tetapi dari rakyat yang tidak menyerah pada apatisme dan ketidakadilan.
Kini, saat bangsa ini kembali berada di persimpangan sejarah, penting bagi kita semua untuk kembali ke nilai-nilai dasar demokrasi. Kita harus mengingat bahwa demokrasi bukan tentang menang-kalah dalam pemilu, bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi tentang bagaimana rakyat bisa hidup dengan bermartabat, bebas, dan sejahtera. Itulah fitrah demokrasi yang sejati.
Semoga asa merawat fitrah demokrasi ini terus berkobar, menjadi nyala kecil yang menyalakan lentera harapan bagi masa depan Indonesia yang lebih adil dan beradab.
———– *** ————–