DPRD Jatim, Bhirawa.
Anggota DPRD Jawa Timur Nurul Huda alias Ra Huda mengusulkan agar Jembatan Suramadu kembali berbayar. Usulan ini menanggapi keresahan masyarakat akibat meningkatnya aksi kriminal yang meresahkan warga.
Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) hingga dugaan pembegalan dengan modus senar pancing membuat masyarakat semakin waspada saat melintas di jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura ini.
Menurut Ra Huda , kebijakan Jembatan Suramadu berbayar ini tidak hanya bisa membantu mengurangi angka kriminalitas, tetapi juga dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak.
“Belakangan banyak warga datang ke saya meminta agar Jembatan Suramadu kembali berbayar, karena banyak jalan yang rusak. Jika ada biaya masuk, dana itu bisa digunakan untuk perbaikan,” ujar Ra Huda, Kamis (13/2).
Politisi PPP yang juga duduk di Komisi D DPRD Jatim ini menilai bahwa skema berbayar akan mengurangi beban pemerintah dalam perawatan jembatan.
“Kalau berbayar, biaya perbaikan bisa diambil dari hasil penjualan tiket atau karcis, sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran negara,” jelasnya.
Ra Huda mengusulkan tarif yang tetap terjangkau, seperti Rp10.000 untuk mobil, Rp15.000 untuk truk tronton, dan Rp3.000 untuk sepeda motor.
Ia berencana berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna membahas mekanisme penerapan kembali tarif masuk di Jembatan Suramadu.
Wacana ini memicu respons beragam dari masyarakat. Sebagian mendukung langkah tersebut jika memang dapat meningkatkan keamanan dan perawatan jembatan.
Namun, tidak sedikit pula yang menilai kebijakan ini justru akan memberatkan warga Madura yang setiap hari harus melintasi Suramadu untuk bekerja atau berbisnis di Surabaya.
Di media sosial, beberapa warganet bahkan berkelakar agar Jembatan Suramadu dibongkar jika hanya membawa masalah kriminal.
Sementara itu, banyak pihak menilai bahwa solusi terbaik adalah peningkatan pengamanan, seperti pemasangan CCTV, penerangan lebih baik, serta patroli rutin dari kepolisian. (geh.gat)