Surabaya, Bhirawa.
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Bidang Penanganan Bencana menggelar Rapat Koordinasi Teknis Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Tahun 2025. Selasa (21/1) di Aula Gedung A, Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dra. Restu Novi Widiani, MM, Kepala Bidang Penanganan Bencana, Sukardi, SH, M.Si, Ketua Tim Bencana Alam, Hanif Ikhsanuddin, S.Tr.Sos
Kemudian perwakilan Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Dika Yudhistira Rizqy S.Sos, M.Kesos, serta Koordinator, petugas posko dan pembina TAGANA Kabupaten Kota se-Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Dra. Restu Novi Widiani, MM menyampaikan beberapa pesan penting terkait penanggulangan bencana.
Ia menekankan pentingnya upaya meringankan sampah dan menjaga kelestarian bumi, salah satunya dengan mengurangi penggunaan plastik dan beralih ke penggunaan tumbler.
“Ini adalah langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita sambil mempersiapkan diri untuk bencana,” ujarnya.
Restu juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Bantuan Tak Terduga (BTT) secara lebih optimal dalam penanggulangan bencana. Ia mengajak pihak Kemensos untuk terus bergandengan tangan dalam memperkuat upaya penanggulangan bencana di Jawa Timur.
“Sinergi antara Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kemensos sangat penting dalam menghadapi bencana,” tegasnya.
Selain itu, ia mengapresiasi sinergitas TAGANA Kota Batu dengan komunitas Sayur yang telah menunjukkan contoh keberhasilan dalam kolaborasi dalam penanganan bencana.
Ia berharap Koordinator TAGANA Kota Batu, Simon Purwo Ali, dapat berbagi pengalaman dan strategi tersebut kepada TAGANA di daerah lain.
Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Bencana (PB) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Sukardi menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam penanggulangan bencana.
“Kolaborasi lintas sektoral sangat diperlukan, terutama dalam melakukan asesmen di lokasi bencana,” ujar Sukardi.
Menurutnya, kesiapsiagaan bencana harus menjadi prioritas bersama, dan pendataan TAGANA yang aktif di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga perlu terus ditingkatkan.
Sukardi juga mengingatkan perlunya dukungan penuh dari seluruh pihak, termasuk dari Kemensos, dalam penanganan bencana, khususnya dalam kondisi tanggap darurat.
Dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Kemensos RI, Dika membahas pentingnya Klaster Nasional Penanggulangan Bencana yang mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 308 Tahun 2024.
Ia mengungkapkan, tugas Kemensos di bidang penanggulangan bencana mencakup pemberian bantuan kepada korban bencana, seperti santunan kepada korban yang meninggal atau cacat serta bantuan stimulan lainnya.
“Kemensos juga memiliki peran besar dalam memastikan bantuan sosial sampai ke tangan yang membutuhkan,” ujarnya.
Dika juga menegaskan pentingnya peraturan yang mendasari bantuan sosial di lapangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Permensos Nomor 4 Tahun 2015, dan Permensos Nomor 7 Tahun 2013.
Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara para peserta dan narasumber. Sesi ini memberikan kesempatan kepada para pembina TAGANA dan petugas Posko untuk menggali lebih dalam mengenai tantangan serta peluang dalam penanggulangan bencana, serta memperkuat sinergi antara berbagai pihak yang terlibat.
Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh elemen terkait dapat memperkuat kesiapsiagaan bencana di Jawa Timur, serta meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana melalui kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, Kementerian Sosial, dan masyarakat. [rac.dre]
