Sidoarjo, Bhirawa
Plt Bupati Sidoarjo,Subandi, mengatakan dalam tahun 2024 lalu, tidak kurang dari Rp500 miliar dana APBN telah digelontorkan kepada Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
Diantaranya dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Permakanan Lanjut Usia dan Disabilitas, Bantuan Kepada Anak Yatim/Piatu/Yatimpiatu (YAPI), Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), Program Indonesia Pintar (PIP) dan program lainnya.
Subandi mengucapkan terima kasih dan bangga kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
“Dan unsur lainnya yang selama ini membantu dalam mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang sejahtera mandiri,” kata Subandi, saat acara Dialog Pilar-Pilar Sosial, di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, yang diikuti para pilar Sosial dari Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, serta para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Sidoarjo.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, bersama Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, yang hadir dalam acara yang digelar di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Kabupaten Sidoarjo, minta kepada setiap pendamping PKH supaya setiap tahunnya bisa mengurangi minimal 10 keluarga penerima manfaat (KPM).
“Semoga di tahun 2045 nanti angka kemiskinan akan turun drastis bahkan sampai nol,” kata Saifullah Yusuf dalam acara itu.
Provinsi Jawa Timur, menurut Gus Ipul, memiliki anggaran yang cukup besar untuk program sosial ini, yaitu mencapai Rp12 triliun, yang nanti akan dibagi untuk 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Dalam memberantas kemiskinan, Mensos Saifulah Yusuf, minta agar para pendamping sosial menjalankan program pemerintah dalam memberantas kemiskinan dengan sebaik -baiknya.
Data dari Bappenas RI,angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 lalu sebesar 4.53%.
Pihak Bappenas RI menyarankan supaya perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo terus bergerak bersama sama dalam menurunkan jumlah kemiskinan.
Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Jatim, Didin Wahidin, saat acara Rakor penanggulangan kemiskinan di Sidoarjo mengharapkan tren penurunan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo tiap tahun supaya terus dipertahankan.
“Penurunan kemiskinan, supaya terus dilakukan sampai dengan tahun 2045, pada waktu era Indonesia emas,” kata Didin, yang menjadi salah satu Narasumber yang dihadirkan oleh Bappeda Sidoarjo, belum lama ini.
Didin mengatakan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 lalu sebesar 9.79%. Pada tahun Indonesia emas di tahun 2045 nanti, tiap tahun ditargetkan harus bisa menurun sebesar 0.25%.
Tentang kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, di daerah padat penduduk juga masih ditemui warga miskin dan menjadi pengangguran. Seperti di Kecamatan Waru, Taman dan Sidoarjo. Menurutnya kondisi itu harus menjadi analisa. [kus.gat]
