Lilik Ismiati (kedua dari kiri) saat sosialisasi ketetapan PBB-P2 Tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan PAD.
Tulungagung, Bhirawa.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung melakukan sosialisasi ketetapan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) tahun 2025. Sosialisasi diharapkan dapat membuat warga Tulungagung lebih sadar membayar pajak.
“Harapannya agar masyarakat Tulungagung menjadi warga yang sadar akan hak dan kewajibannya, di mana membayar pajak bukan lagi menjadi hal yang memberatkan, melainkan menjadi satu kebanggaan sebagai warga negara yang baik dan taat pajak,” ujar Kepala Bapenda Kabupaten Tulungagung, Lilik Ismiati, Senin (23/12).
Menurut dia, Bapenda Kabupaten Tulungagung terus pula meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Yakni dengan membuka layananan PBB-P2 secara online pada tahun 2025.
“Pelayanan PBB-P2 secara online ini diharapkan memberikan kemudahan kepada masyarakat wajib pajak dalam mengajukan pelayanan dan melaksanakan kewajiban membayar pajak secara efektif dan efisien. Layanan dapat diakses kapan pun dan di manapun tanpa harus datang langsung ke Bapenda,” paparnya.
Bahkan lanjut Lilik Ismiati, sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak dan pemungut pajak, Bapenda Kabupaten Tulungagung juga mengagendakan pemberian penghargaan. Yakni dalam bentuk Gebyar Undian Berhadiah PBB-P2 untuk tahun 2025.
Lebih Lanjut Lilik Ismiati menyatakan sosialisasi ketetapan PBB-P2 tahun 2025 dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari PBB P-2.
“Selain juga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung,” tuturnya.
Sebelumnya, perempuan berjilbab ini menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terkait, atas kesuksesan pencapaian realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tulungagung Tahun 2024. Realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan.
“Prestasi ini tentunya tidak lepas dari komitmen dan kerja keras dari pemerintah daerah, kecamatan, serta pemerintah desa dan kelurahan dalam mengintensifkan pemungutan PBB-P2,” pungkasnya. (wed.hel)
