Taksi Online Rawan Tindak Kriminal dan Kecurangan

Taksi berbasis online makin marak. Dishub Surabaya bersama instansi terkait bakal mengintensifkan razia di jalanan.  Pengemudi atau armada yang tidak dilengkapi dokumen yang diharuskan, bakal kena tilang dan armadanya ditahan hingga persyaratan komplit.

Taksi berbasis online makin marak. Dishub Surabaya bersama instansi terkait bakal mengintensifkan razia di jalanan. Pengemudi atau armada yang tidak dilengkapi dokumen yang diharuskan, bakal kena tilang dan armadanya ditahan hingga persyaratan komplit.

(Sopir dan Penumpang Tak Dapat Asuransi)
Surabaya, Bhirawa
Sedikitnya dua ribu angkutan online berbasis aplikasi telah beroperasi di Kota Surabaya. Dari jumlah tersebut, hanya ada lima unit mobil pribadi yang mengurus resmi menjadi taksi online dan masuk dalam jenis angkutan sewa. Sisanya, masih tergolong illegal karena tidak memiliki izin hingga rawan adanya kecurangan dan tindakan kriminal lainnya yang sewaktu-waktu bisa dialami penumpang.
Kondisi ini jelas sangat merugikan masyarakat jikalau mengalami hal tersebut, karena tidak adanya jaminan asuransi terhadap calon penumpang. Berbeda dengan angkutan umum yang telah mengurus berbagai perizinan. Jika terjadi laka lantas, seluruh penumpang beserta sopirnya mendapatkan jaminan dari Jasa Raharja.
Ketua Organisasi Angkutan Daerah Surabaya, Sunhaji mengatakan bahwa dari sekitar dua ribuan taksi online yang ada di Surabaya, hanya lima unit kendaraan yang resmi. Kendaraan tersebut dimasukkan pada jenis angkutan sewa.
“Sisanya, itu illegal semua. tanpa adanya izin mereka (taksi online, red) bisa beroperasi tanpa menghiraukan aturan-aturan yang berlaku,” katanya saat ditemui Harian Bhirawa di Kantornya Jalan Joyoboyo Surabaya, Kamis (1/12) kemarin.
Menurut dia, keberadaan taksi online illegal ini bisa digunakan untuk mengangkut orang lain dan bisa melakukan kejahatan. Pasalnya, tidak sedikit laporan dan keluhan dari masyarakat ke Organda Surabaya setelah menggunakan taksi online. Masyarakat mengira bahwa taksi online ini kewenangan Organda.
“Ini kan bahaya, sekarang ini ada kejadian di tol dengan tagihan menurut tarif online Rp 5 ribu bisa ditarik Rp 50 ribu. Banyak masyarakat yang komplainnya ke kami. Beda sama taksi resmi ada argonya. Jadi gak bisa ditipu,” jelasnya.
Dari segi keamanan, lanjut Sunhaji bahwa taksi online illegal tidak ada yang menjamin. Kalau terjadi kecelakaan tidak asuransi yang menanggung. Beda halnya dengan yang resmi itu ekstra cover jaminannya dari Jasa Raharja Putra.
“Jadi, yang angkutan umum resmi itu semua tercover ekstra, baik penumpang maupun sopir itu sendiri,” katanya.
Dengan adanya itu, pihak yang berwenang dalam menertibkan yakni Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya seakan tutup mata. Sebab, menurut Sunhaji, selama ini tidak ada razia taksi online illegal lagi.
“Dishub bilangnya operasi seminggu sekali, tapi bukan taksi onlinenya melainkan memeriksa SIM dan STNK. Kalau itu kan seharusnya tugasnya polisi,” katanya.
Pihaknya menginginkan ketegasan dari dishub dan kepolisian untuk merazia para pengemudi taksi online illegal. “Kami mengharapkan aplikasi ditutup, kalau gak bisa ditutup ada kepentingannya apa. Di Amerika, Jepang, Cina saja dilarang kok,” harapnya.
Mantan sopir lyn IM , Fajar Hariyanto yang saat ini menjadi Kepala Bidang Angkutan Organda Surabaya ini mengatakan, taksi online yang mengurus izin itu modelnya seperti taksi yang ada di Bandara Internasional Juanda.
“Dikasih sticker, nomor lambung. Hal ini untuk membedakan mobil pribadi dan angkutan umum. Kalau ini terus dibiarkan, angkutan umum nasibnya akan sama seperti becak, lambat laun mati tanpa dibunuh. Nah angkutan juga begitu,” pungkasnya. (geh)
Terpisah, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga menambahkan, sampai saat ini belum ada laporan terkait angka kriminalitas pada taksi berbasis online. Namun, apabila terjadi kriminalitas yang terjadi pada taksi online, Shinto memastikan Satreskrim Polrestabes Surabaya tetap akan menindaklanjutinya. Hal tersebut tidak berkaitan, apakah taksi tersebut berizin atau tidak.
Bahkan, untuk masalah keamanan dijalanan, anggota Satlantas siap memback up hal itu. Menyoal terkait klaim kecelakaan dari taksi online yang harus memasuki tahapan dikepolisian, Shinto mengaku tidak ada kaitannya dengan Satreskrim. Sebab pengklaiman maupun asuransi kecelakaan merupakan kebijakan dari Dishub, dan bisa dilakukan jika ada ijinnya.
“Apabila ada kejadian kriminalitas di dalam taksi online, Satreskrim siap membantu dan menindaklanjutinya. Untuk urusan penanganan tindak kriminalitas, tidak ada pembedaan apakah taksi itu harus berizin atau tidak. Tapi kalau untuk klaim maupun asuransi kecelakaan, maka taksi tersebut harus mempunyai izin operasi dan terdaftar di Dishub. Sehingga proses pengklaiman bisa dibantu anggota kepolisian hingga sampai ke Jasaraharja,” tambahnya. [geh.bed]

Tags: