Bupati Gresik Imbau DukunganPengawalanDKN

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto terima cindramata dari Ketua DKN, Khoirul Arifin. [kerin ikanto/bhirawa]

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto terima cindramata dari Ketua DKN, Khoirul Arifin. [kerin ikanto/bhirawa]

Gresik, Bhirawa
Didatangi rombongan anggota Dewan Ketahanan Nasional (DKN) Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto meminta masukan. Permintaan Bupati Sambari itu disampaikan saat menerima rombongan DKN, bertempat di Ruang Graita Eka Praja, Rabu (30/11).
Rombongan DKN dipimpin Deputi Pengembangan Deputi Pengembangan, Marsekal Muda TNI Khoirul Arifin SE MM. Rombongan Tim Pengkajian Daerah DKN membawa serta 15 orang anggota. Menurut Ketua Rombongan Khoirul Arifin, kunjungannya ke Gresik dilaksanakan selama dua hari. Kunjungan ini dalam rangka Pengkajian Daerah (Kajida) di Propinsi Jatim guna merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional.
”Kami akan mengunjungi beberapa tempat, yaitu ke PT Semen Gresik, Petrokimia Gresik, PT Maspion Gresik serta Pelabuhan Kali Lamong. Kunjungan ini dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional,” tuturnya.
Lebih lanjut, Khoirul Arifin mengemukakan, pihaknya mengaku harus mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya banyak terkait implementasi UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka ketahanan nasional.
”Banyak hal yang menjadikan Gresik sebagai pertimbangan untuk dikunjungi. Gresik sebagai daerah industri tentu ada permasalahan lingkungan hidup, Corporate Social Responbility (CSR), tenaga kerrja, kelautan, perikanan dan lainnya,” katanya.
Terkait kunjungan itu, Bupati Sambari banyak menyampaikan keberhasilan pembangunan. Baik fisik maupun non fisik. Meski sebagai daerah industri, Bupati Sambari tetap komit untuk membangun pertanian.
”Saat ini produksi padi di Gresik surplus. Kami tetap mengikuti aturan dengan menerbitkan Perda (Peraturan Daerah) agar lahan pertanian yang subur tidak beralih fungsi. Dari 37 ribu hektar lahan pertanian saat ini, kami telah mengunci lahan pertanian seluas 24.750 hektar agar tidak beralih fungsi,” katanya.
Selain mengungkap keberhasilan, Bupati Sambari juga menyampaikan beberapa permasalahan terutama permasalahan yang ditanyakan oleh anggota tim. Menurut tim DKN, lahan reklamasi pasca tambang bisa dekelola menjadi asset wisata maupun pertanian. Mendengar uraian itu, Bupati Sambari menyatakan bahwa lahan pasca tambang di Gresik seluas 360 hektar belum bisa dilakukan. ”Sampai saat ini kami belum bisa mengelola terkait kewenangan yang belum kami miliki,” ujarnya.
Bupati Sambari juga menyampaikan tentang sulitnya memantau pelabuhan pribadi Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS). Keluhan Bupati Sambari ini terkait warning tim DKN mengawasi Tenaga Kerja Asing (TKA). Namun, Bupati Sambari memastikan TKA illegal di Gresik tidak ada.
Warning pihak DKN terkait TKA, yaitu ada beberapa cara. Ada TKA yang masuk NKRI dengan memakai visa kunjungan wisata dengan berombongan. ”Mereka datang berombongan sampai ratusan orang. Namun setelah balik kenegaranya jumlahnya berkurang. Ada yang melalui jalan tikus atau lewat pelabuhan kecil,” katanya Khoirul Arifin. [eri]

Tags: