Selangkah Lagi Ketua Yayasan MI Al Hidayah Dimejahijaukan

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Surabaya, Bhirawa
Berkas perkara dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) MI Al Hidayah dengan tersangka ketua yayasan sekolah tersebut, Syamsi sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juanda Surabaya.
Dengan di limpahkannya berkas dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak ke Pengadilan Tipikor, selangkah lagi tersangka Syamsi akan disidangkan. Pelimpahan tersebut dibenarkan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak Lingga Nuarie.
“Berkas sudah kita limpahkan ke Pengadilan pada 28 November 2016 lalu,” kata Lingga saat dikonfirmasi via selulernya, Rabu (30/11).
Ditanya perihal jadwal persidangan tersangka, Lingga mengaku masih belum mendapatkan jadwal dari Pengadilan Tipikor. Pihaknya pun mengaku masih menunggu penetapan jadwal persidangan tersangka Syamsi. “Bisa dipastikan dengan pelimpahan berkas perkara ini, dalam waktu dekat perkara tersebut bisa segera disidangkan. Kita masih menunggu penetapannnya,” tegasnya.
Menyoal terkait adakah tambahan tersangka dalam kasus ini, Lingga enggan berspekulasi. Menurutnya, selain berpedoman dari penemuan dua alat bukti yang cukup, penentuan adakah tersangka baru dalam kasus ini dapat dilihat juga pada saat persidangan. Dalam persidangan nanti, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan melihat adakah fakta baru dalam kasus ini.
“Kita lihat fakta-fakta di persidangan saja. Saat ini masih focus menunggu penetapan jadwal sidang tersangka Syamsi,” pungkasnya.
Perlu diingat, kasus dugaan penyimpangan pada dana BOS dan Bopda dari Kementerian Agama (Kemenag) ini terjadi di MI Al Hidayah pada tahun 2013 dan 2014 dengan nilai yang sama. Adapun rincian dana BOS yang masuk tahun 2013 senilai Rp 511.560.000, dan Rp 535.960.000 masuk di tahun 2014.
Sementara untuk bantuan dana Bopda, MI Al Hidayah menerima sebesar Rp 284 juta pada tahun 2013. Selanjuntya, di tahun 2014 menerima kucuran dana dengan nilai yang sama. Dalam pengajuannya, dana tersebut akan digunakan guna pengembangan pendidikan bagi 799 siswa MI tersebut.
Sesuai petunjuk tekni (juknis), dana tersebut di antaranya digunakan untuk gaji pendidik, perpustakaan, dan lainnya. Tapi, dalam kenyataannya kucuruan dana tersebut diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya, sehingga dalam kasus ini negara dirugikan sekitar Rp 400 juta. [bed]

Tags: