Devisit Anggaran, Dewan Gresik Beri Catatan

5-foto-d-paripurna-kimGresik, Bhirawa
Dalam rapat paripurna DPRD Gresik, pendapat akhir fraksi dan pengesahan R-APBD 2017. Meski mengalami devisit mencapai Rp32 miliar tetap menerima. Dan memberikan catatan pada bupati untuk lebih serius bekerja.
Juru bicara Fraksi PKB, Abdul Qodir mengatakan, pada APBD tahun 2017 terjadi penurunan atau pengurangan belanja modal seiring dengan turunnya proyeksi pendapatan. Berharap pada Bulan Januari tahun 2017, proses lelang proyek-proyek fisik harus sudah dimulai dan Bulan Juni tahun 2017 semua selesai. Sehingga pengulangan kesalahan dengan terlambatnya proses lelang proyek-proyek, tidak terjadi sebagai komitmen peningkatan kinerja.
Terkait dengan defisit anggaran sebesar Rp32 miliar, defisit ini masih sehat atau aman karena masih dalam kisaran 1,12%. Berharap defisit itu akan tertutupi dengan sendirinya dengan terlampauinya target pendapatan yang telah disepakati. Karena sepakat untuk membangun Gresik, bisa lebih baik dimasa akan datang.
Juru bicara fraksi PDIP, Noto Utomo mengatakan, pada Dinas Pendidikan bupati telah berkomitmen untuk memberantas Pungli di lembaga pendidikan. Ditindaklanjuti dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh kepala sekolah, serta telah dibentuk tim penanganan pengaduan Pungli. Berharap kepada Bupati, tim itu tak hanya dibentuk. Tetapi melakukan kinerja yang signifikan karena masih banyak pengaduan masyarakat yang masuk baik di Fraksi maupun Komisi.
Tambahan belanja untuk pemberian intensif guru non PNS, yang belum bersertifikasi di tingkat PAUD, TK, SD dan SMP swasta yang semula menerima Rp165.000 per bulan. Menjadi Rp200 ribu per bulan, masih sangat kecil bila mengingat UMK di Kab Gresik sudah mencapai Rp3.042.500.
Pada Dinas Kesehatan, penangan demam berdarah (DBD) dengan fogging merupakan penanganan yang tidak disarankan. Dan penderita DBD, terus mencapai meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dinas Kesehatan, harus berupaya meningkatkan pencegahan secara maksimal.
Sementara juru bicara Fraksi Gerindra, Dwi Laksono mengatakan, pada Dinas Perhubungan (Dishub). Perlu melakukan perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM), para Jukir harus ada perombakan total. Karena ritribusi Parkir di tepi jalan umum, tidak tercapai karena faktor jukir yang tidak jujur.
Serta harus ada ada kejelasan lahan parkir, apabila ditemui lokasi pajak parkir bersebelahan dengan retribusi parkir di tepi jalan umum. Supaya tidak menimbulkan kerancuan dan harus ada kajian terhadap potensi titik lokasi parkir yang baru, baik dalam hal pajak parkir maupun retribusi parkir. [kim]

Tags: