Blangko e-KTP Dipastikan Sudah Didistribusikan

Foto Ilustrasi

Foto Ilustrasi

(Maret 2017)
Surabaya, Bhirawa
Kekosongan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kota Surabaya diperkirakan hingga Maret 2017 mendatang. Pasalnya, pada Januari 2017 baru proses pengadaan yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL tertanggal 29 September 2016 serta memperhatikan hasil pelelangan pengadaan blangko e-KTP sebanyak delapan juta keping. Melalui DIPA Ditjen Kependudukan dan pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2016terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 115.200.000.000 untuk mencetak delapan ribu keping blangko.
Berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan evaluasi teknis pelelangan yang dilakukan oleh Pokja ULP dibantu Tim Teknis Teknologi Informasi Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta memperhatikan masukan dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Maka, pelelangan pengadaan blangko KTP dinyatakan gagal lelang yang apabila tetap dilanjutkan dengan melakukan penetapan pemenang lelang. Hal ini dapat berimplikasi adanya permasalah hukum.
Dengan adanya itu, Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Suharto Wardoyo menjelaskan berdasarkan pemberitahuan ketersediaan blangko e-KTP bahwa yang dilakukan langkahnya yakni mempercepat pelaksanaan pelelangan pekerjaan pencetakan blangko tahun anggaran 2017 melalui tender Pra-DIPA tahun 2017.
“Akhirnya diganti dengan Surat Keterangan yang berlaku selama 6 bulan sebagaimana SE Mendagri tertanggal 29 September lalu,” katanya saat dikonfirmasi Harian Bhirawa, Rabu (30/11) kemarin.
Suharto memastikan, paling lambat pendistribusian blangko e-KTP di Kota Surabaya pada bulan Maret 2017 mendatang. Sebab, bulan Januari masih proses pengadaan,” ujarnya.
Menurut dia, bagi warga yang masih enggan membuat surat keterangan pengganti e-KTP di Kecamatan masing-masing tidak akan mendapat pelayanan dari instansi pemerintah. “Tidak ada sanksi memang, tapi kalau tidak mengurus surat keterangan tidak akan dapat pelayanan dari instansi pemerintah,” jelasnya.
Sementara, Kabid Perencanaan dan Pengendalian Penduduk Dispendukcapil Surabaya, Arif Budiarto mengatakan, bagi warga yang tidak mau mengurus surat keterangan pengganti e-KTP jika terkena pendataan penduduk akan dikenai sanksi administrasi kependudukan. “Nanti akan di Tipiring sebesar Rp 50 ribu,” katanya. (geh)

Tags: