Asuransi Nelayan Kabupaten Probolinggo Lebihi Kuota

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

(Diskanla Tunggu Keputusan KKP).

Kab.Probolinggo, Bhirawa
Harapan Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Probolinggo agar kuota 4.800 asuransi nelayan akhirnya tercapai bahkan melebihi target. Saat ini ada 5.100 nelayan yang terdaftar sebagai penerima asuransi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Dengan begiru melebihi kuota. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Probolinggo Dedy Isfandi, Rabu 30/11.
Kuota 4.800 asuransi nelayan harus dipenuhi sebelum 30 November. Tapi, KKP masih memberi waktu hingga 10 Desember jika ada tambahan usulan. “Ternyata belum sampai batas waktu yang ditetapkan, Kabupaten Probolinggo berhasil mengumpulkan 5.100 asuransi nelayan,” ujarnya.
Menurut Dedy, cepatnya penyerapan asuransi ini berkat sistem jemput bola yang dilakukan pihaknya. Dengan membentuk tim di 38 desa di 7 kecamatan yang mempunyai pantai untuk menghimpun data nelayan.
Selama ini mayoritas nelayan beranggapan untuk mendapatkan asuransi itu harus membayar premi. Tapi, setelah disosialisasikan dan diberi pemahaman asuransi ini gratis, banyak nelayan bersedia ikut.
Meski sudah melampaui target kuota, Dedy mengaku akan terus melakukan penyerapan asuransi sampai batas waktu yang ditentukan. Sebab, ini sudah dikomunikasikan dengan Direktorat Kenelayanan KKP RI tentang penyerapan asuransi yang melampaui target.
Pihak KKP menyatakan tidak keberatan dan mempersilakan pemkab terus mengajak nelayan berasuransi. Nantinya, kelebihan kuota itu akan diambilkan dari kabupaten/kota lain yang tidak mencapai target.
“Sesuai petunjuk KKP, kami akan terus mengajak nelayan memiliki asuransi,” ujarnya. Diketahui, sebelumnya Pemkab Probolinggo mendapatkan jatah 8.000 asuransi nelayan dari KKP.
Namun, jatah ini dipangkas menjadi 4.800 asuransi karena ada penyesuaian anggaran. Asuransi ini khusus nelayan kecil dengan perahu 5 gross tonnage ke bawah dan berusia maksimal 65 tahun.
Selain itu, penerima asuransi ini juga harus memiliki kartu nelayan dan tak menggunakan alat tangkap terlarang, tandasnya.
Program asuransi nelayan bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan nelayan yang dinilai subtansinya sangat mulia. “Perlindungan ini merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran nelayan akan pentingnya jaminan sosial dan untuk melindungi pekerja dari risiko kerja,” ujarnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si mengatakan sosialisasi asuransi bagi nelayan merupakan program nasional yang dimaksudkan untuk menjamin kegiatan nelayan yang lebih baik dalam usaha penangkapan ikan,  sehingga nantinya dapat memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dialami nelayan dan memberikan kesadaran nelayan berasuransi.
Program pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat nelayan, masyarakat nelayan dapat merealisasikan kuota asuransi bagi nelayan yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016, tambahnya. [wap]

Tags: