Pemkot Batu Segera Bentuk SIP

Batu, Bhirawa

Pemerintah Kota Batu dituntut untuk membentuk Sistem Pengendalian Internal (SIP) pengadaan barang dan jasa (SPI). Hal ini untuk memperjelas dan mempertegas penanggungjawab hingga hasil yang dicapai dalam pengadaan barang dan jasa.

Hal ini disampaikan Kepala Inspektorat Kota Batu, H.S.Herawan usai mengikuti pertemuan dengan pejabat di Kantor Balaikota Batu, Rabu (12/2). “Saat ini masih belum ada Perwali tentang pengendalian pengadaan barang dan jasa. Namun demikian kita sudah mengajukannya kepada Bagian Hukum Pemkot Batu untuk segera disusun peraturannya. Yang terpenting, di dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa, ada penanggung jawabnya dan output yang jelas.,”ujar Herawan.

Ia mencontohkan pengaturan pada tahapan pelelangan barang atau proyek. Dengan adanya perwali ini, nantinya bisa dipastikan dan diketahui hasil dari pelelangan dan siapa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang bertanggung jawab. Dengan demikian ke depan tidak aka nada lagi saling lempar tanggung jawab dalam menyelesaikan sebuah kasus/ masalah.

Nantinya, melalui perwali ini pemkot berusaha mempertegas dan memperjelas proses pengadaan yang dilakukan. Mulai dari kegiatannya, metode pelelangan, proses seleksi, pengadaan langsung, maupun penunjukan langsung, “Sebenarnya di dalam peraturan presiden (perpres) sudah ada aturannya. Hanya saja kita akan memperjelasnya khusus untukl digunakan di internal Pemkot Batu,”tambah Herawan.

Diketahui, di tahun anggaran 2014 ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu khususnya di Bagian Hukum memiliki agenda menyelesaikan 14 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Di antaranya adalah raperda tentang pengadaan barang dan saja.

Dari 14 raperda tersebut, akan dibahas terbagi dalam tiga masa persidangan bersama anggota DPRD Kota Batu. Kepala Bagian Hukum, Kota Batu Muji Dwi Leksono menyatakan, dalam persidangan pertama dimulai Januari-April, pemerintah bersama dewan, akan membahas Raperda Coorporate Sosial Responcibility (CSR) dan revisi Perda Pengujian Kendaraan Bermotor.

Kemudian dilanjutkan revisi Perda Retribusi Pengabuhan Jenazah, revisi Perda Retribusi Kesehatan, revisi Perda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. “Perda CSR inisiatif anggota dewan. Dan warisan tahun lalu yang belum sempat dibahas pemerintah dan dewan,” jelas Kabag Hukum Pemkot Batu, Muji Dwi Leksono.

Di tahun 2013 kemarin, pemerintah bersama dewan telah selesai menetapkan tujuh Raperda inisiatif. Antara lain Perda tentang pengelolaan tanah makam dan Perda Cagar Budaya. Sedangkan untuk Perda Miras sudah selesai dievaluasi gubernur dan tinggal menulis dalam lembaran negera dan mengundangkannya. [nas]

Rate this article!