Komisi A Minta Pemerintah Perhatikan Korban Gusuran

DPRD Surabaya,Bhirawa
Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota setempat memberi perhatian warga Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan yang menjadi korban penggusuran PT Kereta Api.

“Kami minta Pemkot memperhatikan warga yang terkena penggusuran. Waktu kejadian banjir beberapa waktu lalu, Pemkot turun tangan. Harusnya ini juga seperti itu,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Alfan Khusairi saat dengar pendapat di ruang Komisi A, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, Pemkot Surabaya harus melakukan pendampingan atau memberikan perhatian yang serius kepada warga, seperti halnya dengan mendirikan posko kesehatan dan dapur umum.

Hal ini dikarenakan sebagian dari 48 warga yang terkena penggusuran hingga kini belum mendapatkan tempat tinggal. Pada awalnya, lanjut dia, Pemkot Surabaya siap membantu warga setempat untuk tinggal di rumah susun milik Pemkot Surabaya.

Hanya saja, kata dia, rumah susun yang disediakan Pemkot Surabaya sudah penuh. Bahkan hingga saat ini sudah ada sekitar 2.000 warga yang sudah antre untuk tinggal di rusun yang baru.

“Untuk sementara ini, warga membutuhkan posko kesehatan dan dapur umum. Selama ini, pengurus RT setempat yang membuat dapur umum secara swadaya,” katanya.

Anggota komisi A lainnya, M. Anwar menegaskan bahwa tindakan PT KA yang tidak datang menghadiri undangan DPRD berupa rapat dengar pendapat sebanyak dua kali dianggap telah melecehkan dewan.

“PT KAI tidak datang saat kita undang. Ini sama halnya dengan melecehkan dewan. Saya mendukung upaya masyarakat. Penggusuran ini ilegal, karena tidak ada putusan hukum apapun. Wali kota harus tanggung jawab untuk meluruskan masalah ini,” tegas Anwar.

Begitu juga disampaikan anggota Komisi A lainnta Adies Kadir. Ia juga menyoroti keengganan PT KA untuk datang ke Komisi A. Ia menganggap PT KA sudah tidak punya hati nurani dan menyepelekan masalah ini.

“Karena mungkin menganggap DPRD Surabaya. Saya sudah kehabisan kata-kata tentang PT KA,” kata Adies.

Adies mengatakan dalam kasus ini, mestinya Pemkot memikirkan solusi sementara untuk warga. “Ini tidak dilakukan oleh pemkot. Kami minta dirapatkan khusus antara Komisi A dan Pemkot. Tolong sampaikan kondisinya di lapangan kepada wali kota. Karena warga sangat butuh uluran Pemkot,” katanya. [gat. hel]