Kinerja Sekdes Dikeluhkan

Tuban, Bhirawa

Setelah Sekertaris Desa (Sekdes) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diperbantukan di pemerintahan desa, ternyata belum bisa maksimal untuk mengatur aministrasi desa seperti yang diharapkan oleh pemerintah pusat dengan memberikan gaji bulanan yang diambilkan dari negara (APBD/APBN).
Tidak hanya itu, hampir sebagian besar kepala desa (Kadses) utamanya di kabupaten Tuban mengaku dan juga merasa repot karena tidak memiliki kuwenangan untuk memerintah Sekdes. Hal ini dikarenakan, sekdes di bawah kendali camat, karena berstatus PNS.
Hal itu disampikan oleh Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Tuban, Mohammad Zuhri Ali (13/2). Ia mencontohkan seperti absensi saja harus di kecamatan. Hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab, kehadiran sekdes di balai desa lebih awal, belum lagi kalau lokasi Desa dan kantor kecamatan yang jauh tempat-nya.
Begitu juga pada saat pulang, para Sekdes ini harus pulang lebih awal, karena alasan harus absensi di kantor kecamatan maksimal 4 jam sore. Jika sistem yang mengatur Sekdes tidak segera dirubah dan diperbaiki, pemerintahan desa akan merasa kerepotan dalam memposisikan Sekdes.
“Seperti saat ini Sekdes koordinasinya berada langsung di bawah camat. Sehingga, kepala desa tidak memiliki wewenang apapun kepada seorang Sekdes. Hal ini mengakibatkan koordinasi kepala desa dengan Sekdes sulit,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Jetak, Kecamatan Montong tersebut.
Lebih lanjut Jojo, panggilan akrab Muhammad Zuhri Ali, mengatakan, selain itu, untuk saat ini kerja Sekdes belum bisa maksimal. Misalnya, seperti absensi Sekdes saat ini harus absensi di kantor kecamatan. Sehingga, Sekdes harus mundar-mandir untuk absensi. “Ya, biasanya Sekdes berangkat ke kantor kecamatan hanya untuk absensi saja. Sedangkan ke kantor desa siang,” kata ketua AKD Tuban yang juga wakil ketua PC GP Ansor Tuban ini pada Bhirawa. [hud]

Rate this article!
Kinerja Sekdes Dikeluhkan,5 / 5 ( 1votes )