Kabag Pemdes Ditahan Terkait Korupsi TKD

Gresik,Bhirawa
Akhirnya penyidik Pidsus Kejari Gresik, Rabu (23/10) malam melakukan jemput paksa tersangka korupsi mark up tanah kas desa (TKD) Kedung Pring Kec Balongpangang yaitu Drs H Soekaimin MM. Anggaran PAPBD kabupaten Gresik pada tahun 2006, kurang lebih sekitar Rp600 juta.
Menurut Kasie Pidsus Kejari Gresik Wahyuddiono pada wartawan kamis ( 24/10 ) mengatakan, membenarkan telah menjemput paksa mantan Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Drs H Soekaimi MM.
Penangkapan ini penuh dramatis, karena sejak Rabu pagi tim Pidsus Kejari Gresik yang dibantu Polres Gresik melakukan penyanggongan. Namun tersangka tidak di temukan, dari pihak keluarga seakan ikut melindungi tersangka mark-up TKD pasar hewan. Yang bertaraf international, di Desa kedungpring Kecamatan balongpanggang.
Tersangka berhasil di tangkap pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB, waktu itu masyarakat yang melihat bayangan di atas rumah persis di sebelah tandon air. Seketika itu, pihaknya langsung membuat surat penggeladan dan tersangka berhasil diamankan. Penjemputan paksa tersangka, sebab beberapa kali kejari melakukan panggilan tidak pernah datang.
Sedangnkan, tersangka kedua yakni Joko Santoso selaku Sekdes Desa Kedung Pring. Sejak mulai pagi, sudah berada di kejaksaan untuk proses pelimpahan dari penyidik Kejari ke tahap penuntutan. Setelah keduanya berkumpul, kemudian tersangka Soekaimi, dan Joko Santoso akhirnya kami lakukan penahanan dan langsung di kirim ke lapas Cerme.
Lanjut Wahyuddiono, tersangka di tahan oleh kejari gresik. Dalam dugaan korupsi mark up pembelian tanah, untuk peninggakatan pasar hewan di desa Kedungpring. Dari anggaran PAPBD kabupaten Gresik pada tahun 2006, yang telah dicairkanya sekitar Rp600 juta. Untuk pembelian dan pembebasan tanah pengganti TKD, sebagai syarat untuk pembangunan menjadi pasar hewan bertaraf international tanah harus menjasi aset pemda.
Setelah mendapat kucuran dana dari pemda, Soekaimi lansung menunjuk sekdes kedungpring joko santoso untuk mencari tanah. Akhirnya didapatlah tanah sleuas 20.428 M2, dari 12 lokasi 10 lokasi, berada di Desa mojogede dan 2 lokasi di desa Kedungpring.
Pembelian tanah dari pemiliknya hanya sekitar Rp152 juta, tetapi Soekaimin menyerahkan ke Joko sebesar Rp280 juta. Sisa uang anggaran tersebut, di gunakan untuk kepentingan pribadi soekaimin. Dan dari hasil audit BPKP, dalam perkara ini negara telah dirugikan sekitar Rp357 juta,” Jelasnya. [kim]